/2024/06/07/347488100.jpg "Sidang Korupsi Dana Hibah, Khofifah Bantah Terima Ijon 30 Persen")
Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa membantah menerima ijon fee hibah sebesar 30 persen dari pengajuan hibah pokir DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024.
Hal itu disampaikan Khofifah saat sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN) Tipikor Surabaya pada Kamis (12/2/2026) siang.
Dalam sidang pemeriksaan ini, jaksa penuntut umum (JPU) mencecar berbagai pertanyaan kepada Khofifah termasuk mengklarifikasi berta acara pemeriksaan (BAP) terdakwa Kusnadi.
Dalam BAP, Kusnadi bilang sejumlah pihak menerima ijon atau fee secara tunai atau transfer terkait pengelolaan jatah hibah Pokir DPRD Provinsi Jatim tahun 2019-2024.
Baca Juga: Resmi Jadi Anggota, Prabowo Hadiri KTT Dewan Perdamaian di AS
Disebutkan, Khofifah dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menerima ijon sebesar 30 persen dari pengajuan hibah pokir DPRD Jatim. Namun, Khofifah membantah.
“Kami ingin menegaskan yang mulia, bahwa itu tidak benar. Tidak ada dan tidak benar,” kata Khofifah dalam keterangan persidangan.
JPU kemudian menanyakan Khofifah terkait pembagian dana hibah pokir tahun 2020 sebesar Rp2,8 miliar di lingkungan pimpinan dan anggota DPRD Jatim.
“Tidak ada pembagian-pembagian begitu,” ucap Khofifah.
Dalam persidangan, JPU memaparkan bahwa setiap anggota DPRD mengetahui pembagian aspirasi yang diajukan untuk mencairkan hibah pokir.
Khofifah kembali menjawab pihaknya tidak mengetahui hal tersebut.
Selain nama Khofifah dan Emil, pihak lain yah sebelumnya disebut Kusnadi menerima ijon adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Plh Heru Tjahyono, Plt Wahid Wahyudi definitif Adhi Karyono, semuanya mendapat ijon 5 sampai 10 persen.
Lalu Kepala Bappeda Jatim dan Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Bobby Soemiarsono mendapat bagian 3 persen hingga 5 persen dari pengajuan hibah.
Kemudian, seluruh kepala OPD Provinsi Jatim, masing-masing 3 persen hingga 5 persen dari pengajuan hibah.
“Saya rasa ini angka secara matematis barangkali saat dilihat dalam suasana seperti apa penjelasan ini disampaikan almarhum. Makanya saya juga mempertanyakan ini,” tutur Khofifah.
Sebagai informasi, pemanggilan ini merupakan pengembangan kasus korupsi dana hibah dari penetapan 21 tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024 Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022.
21 tersangka yang ditetapkan salah satunya mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi yang meninggal dunia pada 16 Desember 2025 karena sakit.
Saat pemeriksaan sebelumnya, nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mulanya diungkap jaksa setelah membuka BAP terdakwa Kusnadi.
Dalam BAP Kusnadi, Khofifah disebut menerima persentase dari dana hibah tahun 2019-2024.
Dalam BAP, persentase disebut juga diterima Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak, Sekdaprov Jatim hingga kepala dinas di lingkungan Provinsi Jatim.
Baca Juga: Purbaya Sebut Belum Diundang Lagi Soal Pembahasan Pembayaran Utang Woosh
Sumber: https://surabaya.kompas.com/read/2026/02/12/160655978/sidang-korupsi-dana-hibah-khofifah-bantah-terima-ijon-30-persen?page=all#page2.
Selanjutnya: Sewa Lahan dan Moratorium Izin Daerah Bikin Industri Telekomunikasi Tertekan
Menarik Dibaca: Harga Emas Dunia Tergelincir, tapi Bertahan di atas US$ 5.000
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
