Reporter: Mohamad Jumasri | Editor: Edy Can
JAKARTA. Komisi VII DPR meminta kejelasan waktu kapan program pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dilakukan. Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya mengatakan, bila pemerintah menunda rencana itu maka harus kapan waktu pelaksanaannya.
Riefky mengatakan, waktu pelaksanaan pembatasan BBM subsidi tersebut tepat. "Jangan sampai berbenturan. Apalagi berbenturan dengan masa-masa masuk sekolah atau saat jelang Lebaran," katanya, Senin (21/3).
Riefky menjelaskan, pada saat Lebaran dan kenaikan kelas atau kelulusan anak didik dipastikan, harga komoditas juga akan naik. Sehingga bila diterapkan pada bulan tersebut, dia mengatakan, beban masyarakat akan meningkat. "Inflasi dipastikan akan naik," tandasnya.
Anggota Komisi VII DPR lainnya, Nur Yasin menambahkan, pemerintah harus menyiapkan opsi lain jika menunda pembatasan konsumsi BBM subsidi tersebut. Dia mencontohkan seperti pemakaian kartu pengendali (smart card) atau Radio Frequency Identification. "Ini bisa terus dicoba namun sosialisasi harus jalan terus," katanya.
Asal tahu saja, pemerintah menunda pembatasan BBM bersubsidi yang sejatinya akan dilakukan April mendatang. Penundaan ini karena ketidaksiapan infrastruktur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
