Reporter: Hans Henricus | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Kepastian pengaturan pemakaian bahan bakar minyak bersubisidi (BBM bersubsidi) tak kunjung jelas. Malah, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menilai mengatur BBM bersubsidi merupakan kebijakan jangka menengah panjang.
Alhasil, pemerintah hanya mengandalkan upaya alternatif seperti disiplin pada kuota agar menjaga konsumsi BBM bersubsidi tidak melampaui target 38,6 juta kiloliter dalam APBN 2011. "Masalah BBM ini diatur, bukan dijatah. Diatur agar betul-betul yang tidak berhak itu tidak nyolong, misalnya ada yang mengambil untuk diselundupkan," kata Hatta sebelum sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, Kamis (17/3).
Menurut Hatta, tugas mengatur konsumsi BBM bersubsidi ada di tangan BPH Migas. "Dalam undang-undang fungsi pengaturan itu melekat dengan
fungsinya BPH migas," imbuhnya.
Selain disiplin kuota, mempercepat diversifikasi energi alternatif dan meningkatkan produksi minyak alias lifting sesuai dengan target 970 ribu barel per hari. Melalui berbagai upaya itu, Hatta yakin gejolak harga BBM tidak akan memberatkan APBN.
Sebagai informasi, awalnya pengaturan bersubsidi akan digelar pada 1 April nanti di wilayah Jabodetabek. Cuma, kembali ditunda hingga Juli nanti untuk seluruh wilayah pulau Jawa.
Tapi kini pemerintah memastikan belum berencana mengeluarkan kebijakan mengatur BBM bersubsidi. "Jawabannya belum, yang penting kita jangan
reaktif ya," tutur Hatta.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pengaturan BBM bersubsidi memang hingga kini belum final. Makanya, kata dia, mesti menjaga supaya kuota BBM bersubsidi tidak melampaui target dalam APBN 2011.
Agus enggan memperinci bagaimana cara menjaga kuota BBM bersubsidi tidak terlampaui. "Kita titip sama Pertamina, Menteri energi dan sumber daya mineral, serta BPH migas," kata mantan Direktur utama Bank Mandiri itu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Z Saleh bilang sampai sekarang masih mengkaji pengaturan BBM subsidi. Menurut Darwin kajian itu antara lain apakah pelat hitam semua maupun berlaku hanya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
Pembahasan itu juga melibatkan DPR. "Pemerintah melakukan langkah-langkah guna memastikan BBM bersubsidi tepat jumlah tepat sasaran, enggak mesti membuat kebijakan baru," kata politisi Partai Demokrat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
