Reporter: Agus Triyono | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. DPR melalui Komisi XI mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan rencana mereka dalam mengembalikan kekuatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Ahmadi Noor Supit, Ketua Komisi XI DPR mengatakan, desakan ini dilakukan karena melihat saat ini, pelaksanaan pembangunan banyak yang tidak sesuai harapan.
Masalah tersebut, salah satu pemicunya disebabkan oleh berkurangnya peran Bappenas. Ahmadi mengatakan, dalam pembangunan, peran Bappenas hanya dibatasi pada tahap perencanaan saja. Perencanaan itu pun tidak pernah disejalankan dengan kebijakan penganggaran yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
"Pembiayaan dan perencanaan sering tidak sejalan, prioritas yang jadi perencanaan Bappenas sering tidak dapat dukungan anggaran, makanya tidak heran APBN walau besar tidak beri efek besar ke ekonomi," katanya pekan lalu.
Bukan hanya itu saja, kecilnya peran Bappenas juga dinilai membuat programn prioritas pemerintah yang telah direncanakan, sulit dilaksanakan. Ini karena, kementerian lembaga sebagai pelaksana teknis kegiatan program pemerintah sering melakukan perubahan dan perbaikan program yang telah direncanakan Bappenas tanpa bisa diberi sanksi.
"Dulu tidak boleh dianulir seperti itu. Itu satu kelemahan saat ini, kalau dianulir hasilnya beda juga tidak ada sanksi politik, maka tidak heran hasilnya amburadul seperti sekarang ini," ungkap Ahmadi.
Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mengatakan, penguatan Bappenas saat ini tinggal menunggu terbitnya Instruksi Presiden tentang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional. "Sudah tinggal tunggu tandatangan Presiden saja," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
