kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.526.000   -2.000   -0,13%
  • USD/IDR 16.240   -40,00   -0,25%
  • IDX 7.037   -29,18   -0,41%
  • KOMPAS100 1.050   -5,14   -0,49%
  • LQ45 825   -5,35   -0,64%
  • ISSI 214   -0,85   -0,40%
  • IDX30 423   -1,15   -0,27%
  • IDXHIDIV20 514   0,87   0,17%
  • IDX80 120   -0,69   -0,57%
  • IDXV30 125   1,36   1,09%
  • IDXQ30 142   0,26   0,18%

DPR desak BI turunkan bunga SBI


Rabu, 01 September 2010 / 18:22 WIB
DPR desak BI turunkan bunga SBI


Reporter: Adi Wikanto | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Kalangan Komisi XI DPR mendesak Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan pada asumsi makro 2011, pasalnya suku bunga tersebut dinilai terlalu tinggi sehingga kurang mendukung pertumbuhan sektor riil.

Asal tahu saja, dalam asumsi makro pemerintah menetapkan SBI 3 bulan sebesar 6,5%. Jumlah ini tidak berubah dibandingkan anggaran 2010. "Padahal, kondisi ekonomi sudah berubah, tapi BI tetap memasang suku bunga yang tinggi," kata Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi XI saat rapat kerja dengan pemerintah dan BI, Rabu (1/9).

Dengan SBI yang masih tinggi, bunga kredit bank pun lebih besar. Akibatnya, sektor riil akan enggan meminjam modal dari bank. "Ini mengakibatkan pertumbuhan sektor riil akan terus melambat," kata Harry.

Bila ini terus berlanjut, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak akan pernah optimal. Kalangan dewan mendesak BI untuk menurunkan bunga SBI. "Paling tidak, SBI harus turun di kisaran 6%-6,2%," kata Muktar Amma, dari Fraksi Partai Hanura.

Kemal Azis Stamboel, anggota Komisi XI dari Fraksi PKS pun sependapat. Menurutnya, bila SBI mampu ditekan, pertumbuhan ekonomi akan meningkat dengan sendirinya. "Pertumbuhan ekonomi bisa naik menjadi 6,5%, lebih tinggi dari target pemerintah yang hanya 6,3%," kata Kemal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Berita Terkait


TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×