Dominasi Aktivitas Sektor Informal Dinilai Jadi Pemicu Rendahnya Setoran Pajak

Kamis, 24 Juli 2025 / 15:47 WIB

ILUSTRASI. Petugas melayani warga saat konsultasi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (26/6/2025).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Selama lebih dari dua dekade terakhir, kontribusi pajak penghasilan dan keuntungan (income & profits) terhadap total penerimaan pajak Indonesia cenderung stagnan.

Berdasarkan laporan OECD bertajuk Revenue Statistic in Asia and the Pacific 2025, angka kontribusi ini pada tahun 2023 tercatat sebesar 42,2%, tidak jauh berbeda dari level tahun 2000 yang mencapai 47,7%.

Secara rinci, kontribusi PPh Indonesia pada tahun 2018 tercatat sebesar 42,2%, kemudian melanjutkan penurunan menjadi 42,1% pada 2019, sebesar 38,2% pada 2020, kemudian sedikit naik menjadi 38,3% pada tahun 2021, serta menunjukkan stagnan sebesar 42,2% pada tahun 2022 dan 2023.

Koordinator Analis di LAB 45, Reyhan Noor menilai bahwa tingginya aktivitas informal menjadi salah satu hambatan utama dalam pengumpulan pajak yang lebih optimal.

"Masalah struktural dengan aktivitas ekonomi informal yang masih tinggi terlihat dari proporsi pekerja informal yang masih mendominasi sebesar 59,4% per Februari 2025 kemarin," ujar Reyhan kepada Kontan.co.id, Rabu (23/7).

Ia menambahkan bahwa selama sektor informal tetap dominan, basis pajak akan sulit diperluas secara signifikan.

"Dengan tingginya sektor informal, pengumpulan pajak juga akan semakin sulit dilakukan," katanya.

Di samping itu, Reyhan menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak.

Menurutnya, salah satu penyebab kepatuhan pajak yang rendah adalah kepercayaan masyarakat terhadap pertanggungjawaban belanja dari pajak yang masih minim.

Berbagai kasus korupsi, kata Reyhan, menunjukkan masih lemahnya akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

Ia juga menyinggung soal transparansi dalam perencanaan, penggunaan, dan pelaporan belanja negara yang masih perlu dibenahi.

Ketidakhadiran publikasi APBN Kita beberapa waktu lalu bahkan disebutnya sebagai alarm penting bagi pemerintah.

"Respons negatif dari pasar modal atas absennya APBN Kita beberapa waktu yang lalu menjadi contoh konkret dan seharusnya menjadi alarm penting bagi pemerintah dalam mengumpulkan pajak ke depan," pungkasnya.