Tuntutan Komisi Ojol 10% Bisa Bangkrutkan Aplikator

Reporter: Fahriyadi | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menegaskan bahwa transportasi online saat ini berperan penting membantu menghubungkan para pelaku ekonomi, sehingga ikut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Akan tetapi pada saat daya beli masyarakat terus menurun, ekosistem transportasi online ini juga terganggu sehingga sektor ini perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah, dalam hal ini bentuknya ialah fleksibilitas regulasi.

Oleh sebab itu, dia menilai usulan sebagian pihak yang meminta besaran bagi hasil atau komisi ojek online (ojol) yang ditetapkan sebesar maksimal 20% lalu kemudian diminta diturunkan menjadi 10% itu dinilai berisiko bagi semua ekosistem, tak hanya bagi perusahaan aplikasi, driver, tapi juga konsumen dan UMKM yang bergantung di sektor ini.

"Usulan tersebut [penurunan komisi] perlu dikaji ulang, karena bisa membangkrutkan aplikator ojol. Apa pun solusi yang dikeluarkan, harus mempertimbangkan kepentingan seluruh stakeholder, yaitu konsumen, driver, pemerintah dan aplikator. Pembahasan harus komprehensif, tidak boleh sepotong-sepotong,” katanya usai gelaran Focus Group Discussion bertema "Transportasi Online yang Adil dan Berkelanjutan" pada Kamis (24/7)..

Dia mengatakan, perlunya regulasi yang menjadi acuan, karena sektor ini akan menjadi andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan pekerjaan, dan mengurangi ketimpangan.

"Kita semua, tidak hanya pemerintah, perlu belajar dari pengalaman negara lain dalam memajukan industri transportasi online. Juga belajar dari sektor-sektor di Indonesia yang sudah berhasil melakukan transformasi; dua sektor yang bisa dijadikan referensi adalah perbankan dan telekomunikasi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan tengah mengolah dan mematangkan aturan transportasi online agar tercipta aturan yang bersifat adil serta berkelanjutan bagi seluruh ekosistem.

"Sebagai regulator di bidang transportasi, kami perlu menyerap berbagai informasi dan data untuk memutuskan suatu kebijakan transportasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Forum ini bukanlah forum untuk memutuskan tetapi untuk berdiskusi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, dalam siaran pers, Kamis (24/7).

Lebih lanjut, Ia menuturkan saat ini ada lebih dari 7 juta mitra ojek online yang tersebar di seluruh Indonesia. Di samping pengemudi ojek online, ada juga pelaku UMKM yang hidupnya bergantung pada ekosistem transportasi online.

"Pengaturan terkait ekosistem ini juga melibatkan berbagai kementerian/lembaga lainnya seperti Kementerian Komunikasi dan Digital terkait platform aplikasi, Kementerian Ketenagakerjaan terkait sistem tenaga kerja, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita perlu melihat seluruh sudut pandang dan penuh kehati-hatian dalam mengambil kebijakan," ujarnya.

Azas Tigor Nainggolan selaku Analis Kebijakan Transportasi mengemukakan bahwa jika ingin membangun transportasi online berkeadilan, maka harus ada aturan hukum yang jelas mengenai transportasi online.

"Aturan tersebut menyangkut regulasi sepeda motor sebagai alat transportasi umum, regulasi bisnis transportasi online, stakeholder bisnis transportasi online, Pengemudi, Perusahaan Angkutan Umum, serta Perusahaan Aplikasi itu sendiri," imbuhnya.

Para perwakilan aplikator menyebut bahwa biaya potongan aplikator saat ini sudah ada pada titik keseimbangan. Adapun, hal itu diperuntukkan untuk pengembangan teknologi, biaya operasional, program kesejahteraan pengemudi, hingga harga promosi bagi para konsumen.