Reporter: Herlina KD |
JAKARTA. Pengendalian konsumsi Bahan Bakar Bersubsidi (BBM) dengan pembatasan melalui sistem teknologi informasi siap diterapkan. Pemerintah akan menyerahkan pengadaan alat pengendali konsumsi BBM kepada Pertamina.
Nantinya, anggaran pengadaan sistem teknologi informasi tersebut akan ditanggung Pertamina dan dikompensasi oleh pemerintah melalui pengurangan setoran dividen tahun ini.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menuturkan pemerintah sudah membahas rencana pengendalian konsumsi BBM dengan menggunakan sistem teknologi informasi alias Radio Frequency Identification (RFDI). Nantinya, pengadaan alat ini akan dilakukan oleh Pertamina dengan standar pengadaan yang baik dan efektif.
"Nantinya anggaran itu akan ditanggung oleh Pertamina dan di akhir masa periode akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibayarkan oleh BUMN tersebut," jelasnya Selasa (2/4).
Catatan saja, dalam APBN 2013 pemerintah menargetkan pendapatan bagian laba BUMN sebesar Rp 33,5 triliun. Rinciannya, pendapatan laba BUMN perbankan sebesar Rp 5,81 triliun dan pendapatan laba BUMN non perbankan sebesar Rp 27,68 triliun. Dari jumlah itu, setoran laba dari Pertamina diperkirakan sekitar Rp 9,4 triliun.
Seperti diketahui, pemerintah berencana untuk menggunakan sistem RFID untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Hanya saja, dalam APBN 2013 pemerintah belum mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat tersebut.
Sebelumnya, Vice Presiden Corporate Communication PT Pertamina Ali Mundakir menuturkan terkait dengan anggaran untuk sistem teknologi informasi Pertamina menawarkan dua alternatif pendanaan.
Alternatif pertama, anggaran pengadaan sistem teknologi informasi menjadi beban pemerintah dan dikompensasi dengan menambah besaran alpha distribusi Pertamina. Alternatif kedua, "Pengadaan sistem teknologi informasi anggarannya ditanggung oleh Pertamina, dan dikompensasi dengan pemotongan setoran deviden Pertamina ke pemerintah," jelas Ali baru-baru ini.
Ia menambahkan, Pertamina siap menggunakan sistem teknologi informasi untuk mendukung pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Hanya saja, harus ada aturan yang mendasari tentang pembatasan BBM dari pemerintah. Pasalnya, Pertamina tidak bisa melarang orang untuk membeli BBM bersubsidi jika tidak ada aturannya.
Agus menekankan, proses tender pengadaan alat RFID harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan. Ia juga tak ingin, karena pengadaannya dilakukan terburu-buru kemudian pengadaannya tidak tertib dan tidak efisien.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
