| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 1.946.000 19.000 0,99%
USD/IDR 16.330 14,00 0,09%
IDX 7.345 -53,46 -0,72%
KOMPAS100 1.030 -14,36 -1,37%
LQ45 782 -6,67 -0,85%
ISSI 245 -3,19 -1,29%
IDX30 405 -3,55 -0,87%
IDXHIDIV20 467 0,58 0,12%
IDX80 116 -1,36 -1,15%
IDXV30 118 -0,58 -0,49%
IDXQ30 130 -0,02 -0,02%

Dirjen Pajak: Tak Ada Ampun untuk Gratifikasi dan Pemerasan Pajak

Selasa, 22 Juli 2025 / 11:27 WIB

ILUSTRASI. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa kewajiban perpajakan wajib pajak harus berlandaskan pada aturan yang berlaku

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa kewajiban perpajakan wajib pajak harus berlandaskan pada aturan yang berlaku dan menolak segala bentuk penyimpangan di lapangan.

Hal ini ditegaskan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (22/7).

Bimo menekankan bahwa pembayaran pajak tidak boleh melebihi ketentuan hukum yang ada. Bahkan hal ini sudah tertuang dalam Piagam Wajib Pajak yang diluncurkan DJP pada hari ini.

"Sudah sangat jelas bahwa dalam beberapa case terjadi dispute antara pemahaman wajib pajak dan antara pemahaman dari fiskus. Tentu ini meneguhkan bahwa baseline utama dari bayar dan terhutang pajak itu adalah undang-undang dan peraturan pelaksanaannya," ujar Bimo.

Di sisi lain, ia juga menyampaikan sikap tegas DJP terhadap integritas aparat pajak dengan menolak gratifikasi maupun pemerasan sekecil apa pun.

"Kami tidak mentoleransasi gratifikasi sekecil apa pun, extortion sekecil apa pun yang dilakukan oleh pasukan kami," tegasnya.

Ia menambahkan, apabila terjadi pelanggaran dalam penentuan nilai pajak yang terutang, maka penegakan akan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

"Tidak ada tekanan-tekanan yang dalam bentuk extortion, dalam bentuk bribery, maupun di dalam bentuk gratifikasi. Dan komitmen itu akan menjadi values moral kompas bagi anggota-anggota kami di lapangan," pungkasnya.