Cegah Kebocoran Pajak, DJP Perkuat Rekonsiliasi Data Ekspor-Impor dengan Singapura

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - BOGOR. Pemerintah Indonesia dan Singapura memperkuat kerja sama untuk mencegah kebocoran penerimaan pajak akibat praktik transfer pricing dan mis-invoicing, terutama dalam aktivitas perdagangan lintas negara.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, kerja sama tersebut tidak hanya mencakup pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, tetapi juga penguatan pertukaran dan rekonsiliasi data perdagangan.

Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan korporasi yang beroperasi di kedua negara.

Bimo menyebutkan, Singapura selama ini menjadi salah satu mitra utama Indonesia dalam pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Bahkan, Singapura tercatat sebagai negara dengan nilai data pertukaran informasi keuangan terbesar bagi Indonesia.

"Karena dengan Singapura, kami memiliki kerja sama pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang sangat intensif. Kalau saya tidak salah ingat, yang nomor satu itu Singapura dengan nilai data yang paling besar," ujar Bimo dalam Media Gathering DJP di Bogor, dikutip Sabtu (14/11/2026).

Menurut Bimo, DJP menyambut baik inisiatif kerja sama yang ditawarkan pemerintah Singapura.

Pembahasannya melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kehutanan.

Dari sisi Kementerian Keuangan, pembahasan melibatkan DJP, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK), serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Salah satu fokus kerja sama adalah pertukaran data untuk memperkuat kepatuhan korporasi, baik yang beroperasi di Indonesia maupun Singapura.

Pemerintah juga mendorong penguatan rekonsiliasi data ekspor-impor komoditas Indonesia. Upaya ini dinilai penting untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian nilai transaksi perdagangan atau mis-invoicing.

Bimo menjelaskan, pemerintah telah terlibat dalam pengembangan platform yang berfungsi merekonsiliasi data ekspor dan impor komoditas Indonesia, khususnya komoditas sumber daya alam (SDA).

"Kami juga terlibat aktif di situ untuk memastikan rekonsiliasinya bisa berjalan sehingga bisa kami cegah potensi-potensi mis-invoicing," jelasnya.

Melalui rekonsiliasi tersebut, pemerintah berharap dapat mendeteksi pelaporan nilai transaksi perdagangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Praktik mis-invoicing berpotensi mengurangi penerimaan negara dari aktivitas perdagangan internasional.

Selain itu, pemerintah menyoroti potensi praktik transfer pricing yang dapat merugikan Indonesia sebagai negara tempat aktivitas ekonomi dan sumber penghasilan perusahaan berlangsung.

"Termasuk juga potensi-potensi transfer pricing yang dalam tanda kutip merugikan negara kita sebagai negara sumber ekonominya," kata Bimo.

Lebih lanjut, pembahasan kerja sama Indonesia-Singapura juga mencakup isu karbon dan dampak investasi yang tidak memperhatikan prinsip kesetaraan serta keberlanjutan lingkungan.

Kedua negara tengah membahas kemungkinan merumuskan solusi bersama, termasuk penerapan sanksi apabila diperlukan terhadap praktik yang tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

"Ini yang sedang disepakati bagaimana kita sama-sama merumuskan solusi dan merumuskan kalau memang diperlukan sanksi antara negara yang memang diperlukan," ungkap Bimo.

Melalui kerja sama tersebut, pemerintah berharap transparansi perdagangan lintas negara semakin meningkat.

Selain mencegah praktik penghindaran pajak, penguatan pertukaran dan rekonsiliasi data juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekonomi yang berpotensi menggerus penerimaan negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News