kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.517.000   8.000   0,32%
  • USD/IDR 18.222   -30,00   -0,16%
  • IDX 5.344   93,51   1,78%
  • KOMPAS100 691   12,68   1,87%
  • LQ45 550   7,31   1,35%
  • ISSI 171   3,48   2,08%
  • IDX30 311   4,35   1,42%
  • IDXHIDIV20 421   3,52   0,84%
  • IDX80 80   1,46   1,86%
  • IDXV30 115   2,05   1,82%
  • IDXQ30 105   1,04   1,00%

Utang Baru Pemerintah Capai Rp 639,3 Triliun hingga Oktober 2026, Ini Rinciannya


Sabtu, 14 November 2026 / 21:11 WIB
Utang Baru Pemerintah Capai Rp 639,3 Triliun hingga Oktober 2026, Ini Rinciannya
ILUSTRASI. APBN Oktober 2026 defisit Rp379,3 triliun (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)


Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp 639,3 triliun hingga 31 Oktober 2026. Jumlah tersebut setara 75,6% dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 sebesar Rp 832,2 triliun.

Berdasarkan instrumennya, pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) masih mendominasi dengan realisasi Rp 586,1 triliun atau 73,3% dari target Rp 799,5 triliun.

Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman mencapai Rp 43,2 triliun. Angka tersebut setara 132,1% dari target APBN 2026 sebesar Rp 32,7 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah mengatur penerbitan utang dengan mempertimbangkan kebutuhan kas, kondisi pasar, serta biaya pendanaan atau cost of fund. Pemerintah juga berupaya menjaga agar risiko pembiayaan tetap terkendali.

Baca Juga: DJP Sebut PTKP Indonesia Relatif Tinggi, Capai 67% dari PDB per Kapita

"Kita mengatakan bahwa pengadaan utang terjaga on track, disesuaikan dengan kebutuhan kas, ini betul-betul kita pilih timing yang baik, timing yang betul-betul memberikan dampak biaya yang seminimal mungkin, namun kita harus mempertimbangkan kebutuhan kas yang ada, kita juga harus mempertimbangkan dinamika pasar," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi November, Jumat (13/11/2026).

Di tengah kebutuhan pembiayaan tersebut, pemerintah juga memanfaatkan pasar internasional untuk menghimpun dana. Pada 10 November 2026, pemerintah menerbitkan Panda Bonds senilai RMB 10 miliar atau yuan China.

Penerbitan tersebut mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscription) sebesar 1,73 kali. Suahasil menyebut nilai penerbitan itu merupakan yang terbesar untuk Panda Bonds yang diterbitkan oleh negara berdaulat (sovereign).

"Ini juga menunjukkan kepercayaan dari investor internasional kepada pengelolaan ekonomi dan pengelolaan APBN Indonesia," ujar Suahasil.

Baca Juga: Cegah Kebocoran Pajak, DJP Perkuat Rekonsiliasi Data Ekspor-Impor dengan Singapura

Sebelumnya, pemerintah juga menerbitkan sukuk global senilai US$ 3 miliar. Instrumen tersebut memperoleh penawaran masuk sebesar US$ 8,9 miliar atau mengalami oversubscription sekitar 2,9 kali.

Investor Eropa menjadi kelompok dengan porsi penawaran terbesar, yakni 31%. Berikutnya investor Amerika Utara sebesar 27%, Timur Tengah 17%, Asia 16%, dan kawasan lainnya 9%.

Menurut Suahasil, tingginya permintaan terhadap instrumen utang pemerintah di pasar internasional mencerminkan kepercayaan investor terhadap kredibilitas surat berharga negara Indonesia.

Untuk menjaga minat investor, pemerintah akan terus memperkuat komunikasi dengan pelaku pasar.

"Dan kita akan terus menjaga kepercayaan investor dengan terus berkomunikasi," ujarnya.

Suahasil mengatakan, dirinya telah bertemu dengan Presiden Bank of China di Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Prabowo Klaim NU dan Muhammadiyah di Belakangnya, Siap Lakukan Revolusi

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung melakukan kunjungan ke Beijing dan Shanghai untuk berkomunikasi dengan otoritas serta investor internasional.

Meski permintaan terhadap surat utang Indonesia di pasar global masih tinggi, pemerintah tetap mewaspadai dinamika eksternal yang dapat memengaruhi pasar keuangan dan biaya pembiayaan.

Sejumlah risiko yang menjadi perhatian antara lain sentimen terhadap indeks MSCI, konflik geopolitik, serta hasil pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat (midterm election).

"Semuanya harus kita perhatikan, kita waspadai dan kita pastikan pengelolaan kita tetap kredibel," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Tag


TERBARU

[X]
×