DJP Sebut PTKP Indonesia Relatif Tinggi, Capai 67% dari PDB per Kapita

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - BOGOR. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Indonesia relatif tinggi dibandingkan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan G20.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki, besaran PTKP Indonesia mencapai sekitar 67% dari Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Nilai tersebut juga setara dengan tujuh kali garis kemiskinan.

"Data menunjukkan bahwa di antara negara OECD dan G20, Indonesia termasuk negara yang relatif menerapkan implementasi PTKP yang relatif tinggi. Sekitar 67% dari PDB per kapita, kemudian tujuh kali dari garis kemiskinan," ujar Bimo dalam agenda Media Gathering DJP di Bogor, dikutip Sabtu (14/11/2026).

Meski demikian, Bimo menegaskan bahwa kewenangan merumuskan kebijakan fiskal, termasuk kemungkinan mengevaluasi besaran PTKP, bukan berada di tangan DJP.

Menurut dia, DJP bertugas mengadministrasikan dan memungut pajak. Sementara itu, perumusan kebijakan fiskal merupakan ranah Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.

"Perlu dipahami bahwa kami adalah otoritas pengadministrasian dan pemungutan pajak. Otoritas yang terkait dengan kebijakan fiskal itu rekan kami, Direktorat Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan," katanya.

Karena itu, Bimo menyarankan agar perkembangan pembahasan maupun rencana evaluasi PTKP dikonfirmasi langsung kepada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Adapun DJP, lanjutnya, berperan mendukung proses perumusan kebijakan melalui penyediaan data berdasarkan administrasi pemungutan pajak yang tercatat dalam sistem perpajakan.

Meski tidak memiliki kewenangan menetapkan kebijakan tersebut, Bimo menyatakan DJP siap terlibat apabila pemerintah memutuskan untuk mengkaji kembali besaran PTKP.

"Apabila memang kebutuhannya, memang arahannya dari Kementerian Keuangan untuk kemudian mengkaji kembali, tentu kami akan dengan siap sedia untuk ikut mengkaji kembali," ujarnya.

Bimo juga meminta peneliti dan kalangan akademisi memberikan penilaian secara objektif serta berbasis data dalam pembahasan mengenai besaran PTKP.

Menurut dia, setiap wacana perubahan kebijakan perpajakan perlu didukung bukti empiris yang kuat agar tidak hanya didasarkan pada asumsi.

"Di diskusi akademis kita harus menyampaikan data evidence yang robust apa adanya. Saya meminta kepada para peneliti, para akademisi, profesor untuk juga ikut memberikan assessment yang berbasis data," jelasnya.

Ia menegaskan, DJP tidak ingin berspekulasi mengenai kemungkinan perubahan PTKP tanpa didukung data yang memadai.

"Saya tidak mau berspekulasi dan tidak mau menggunakan data tanpa data," tegas Bimo.

Sebagai informasi, saat ini PTKP wajib pajak orang pribadi ditetapkan sebesar Rp 54 juta per tahun atau setara Rp 4,5 juta per bulan.

Artinya, penghasilan sampai batas tersebut tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News