Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto resmi merevisi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2025 yang ditandatangani pada 30 Juni 2025.
Dalam revisi tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Target ini lebih rendah dibandingkan RKP sebelumnya yang tercantum dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2024, yakni di kisaran 5,3%–5,6%.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, menilai perubahan target ini menunjukkan sikap lebih realistis dari pemerintah dalam membaca situasi global maupun domestik.
"Penurunan ke angka tunggal menandakan kehati-hatian dalam membaca kondisi global maupun domestik," ujar Rizal kepada Kontan.co.id, Selasa (16/9).
Baca Juga: Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2%-5,8% di RAPBN 2026, Terlalu Optimistis?
Ia menyoroti pelemahan rupiah yang sudah menembus Rp16.000 per dolar AS sebagai faktor utama yang membatasi pertumbuhan. Depresiasi rupiah, lanjut Rizal, memicu imported inflation, meningkatkan biaya impor bahan baku, serta menambah beban pembayaran utang luar negeri.
“Kondisi ini membuat ruang bagi pertumbuhan tinggi menjadi lebih terbatas, meskipun pemerintah sudah meluncurkan berbagai stimulus fiskal dan paket kebijakan ekonomi,” imbuhnya.
Menurut Rizal, target 5,3% bisa disebut realistis meski cenderung konservatif. Namun, pencapaiannya akan bergantung pada dua faktor utama, yaitu kecepatan penyaluran stimulus dan kemampuan menjaga daya beli masyarakat.
"Jika stimulus terserap cepat ke sektor riil, target tersebut bisa tercapai. Namun bila pelemahan rupiah berlanjut dan ekspor melemah, pertumbuhan berisiko turun di bawah baseline 5,3%," jelasnya.
Baca Juga: Pemerintah Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Bisa Dicapai, Ini Pendorongnya
Pandangan berbeda disampaikan Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda. Ia menilai target 5,3% justru tidak realistis karena tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
“Saya takut bahwa Prabowo ini tidak melihat realitas di lapangan, hanya disuguhkan data surga yang bagus-bagus saja," kata Huda.
Huda menyoroti persoalan sulitnya masyarakat mencari kerja, terbatasnya lapangan kerja formal, serta meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai daerah. Ia bahkan menduga Presiden Prabowo mendasarkan kebijakan pada data yang tidak akurat.
Menurutnya, jika industri benar-benar berjalan baik dan investasi deras mengalir, seharusnya PHK tidak melonjak dan lapangan kerja formal lebih dominan.
Baca Juga: Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2%-5,8% pada 2026 Dinilai Sulit Tercapai
"Sekarang kebalikan semuanya, sehingga pemerintah menerbitkan paket stimulus ekonomi jilid III. Kalau klaim Prabowo, Indonesia cerah, tidak perlu lagi ada paket itu. Yang terjadi Bank disuntik Rp200 triliun, ada paket stimulus Rp16 triliun. Jadi sangat tidak realistis dan terkesan mimpi," pungkasnya.
Selanjutnya: Trump Klaim Ada Pembeli TikTok di AS, Akhiri Drama Hampir Setahun Berakhir
Menarik Dibaca: 12 Tips Keuangan untuk Setiap Zodiak agar Stabil dan Tidak Boncos, Catat Ya!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
