Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2%-5,8% pada 2026 Dinilai Sulit Tercapai

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID–JAKARTA. Pemerintah dan DPR RI menyepakati target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2026 di kisaran 5,2%–5,8%, namun ekonom menilai target tersebut terlampau optimistis di tengah tekanan fiskal yang masih besar.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan kondisi anggaran tahun ini dan tahun depan diperkirakan sama-sama menghadapi tekanan.

“Target pertumbuhan itu hanya mungkin terwujud jika nilai investasi mengalami peningkatan luar biasa. Perlu kerja keras dan keberuntungan agar bisa terwujud,” ujarnya kepada KONTAN, Selasa (22/7).

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Tumbuh di Bawah 5%, Makin Berat Ciptakan Lapangan Kerja

Menurut Wijayanto, prioritas belanja pemerintah dalam RAPBN 2026, untuk 7 Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk program makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih, digitalisasi pendidikan, kartu kesejahteraan, kartu usaha afirmatif, dan pengelolaan sampah terpadu, belum mampu mendorong perekonomian.

Wijayanto mengingatkan agar program-program prioritas disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan fiskal. 

“Jangan sampai PSN yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan daya beli, justru dilupakan,” pungkasnya.

Meski rasio belanja negara terhadap PDB dalam RAPBN 2026 dipatok 14,19%–14,83%, lebih rendah dibandingkan target APBN 2025 yang sebesar 14,89%, Wijayanto menilai secara nominal belanja tetap ekspansif. Namun, ia meragukan efektivitas ekspansi tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Menurutnya kendatipun target rasio belanja negara terhadap PDB pada 2026 mengalami penurunan, tetapi jika dihitung berdasarkan angka nominal realisasi, kemungkinan besar sesungguhnya APBN 2026 mengalami ekspansi yang tidak kecil. 

Baca Juga: Indef: Dampak Tarif AS 19%, Tekan Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negeri

Rasio belanja negara terhadap PDB di 2026  jika dinominalkan, diperkirakan jumlahnya sekitar Rp 3.800 triliun hingga Rp 3.820 triliun. Perkiraan tersebut meningkat 5,94% dari target dalam APBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun.

Di sisi lain, target pendapatan negara pada 2026 ditetapkan lebih rendah, yaitu 11,71%–12,31% dari PDB, turun dari target APBN 2025 yang mencapai 12,32%. Wijayanto menilai ini mengindikasikan target penerimaan tahun ini tidak akan tercapai.

"Jika kita melihat PPN & PPnBM 2025 hingga Juni turun jauh dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, ini mengindikasikan aktivitas bisnis yang melambat, tentunya ini akan berdampak pada PPH Badan tahun 2026 yang merupakan komponen penting penerimaan negara,” jelasnya.

Wijayanto juga mengingatkan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun yang berat, dengan daya beli masyarakat yang belum pulih dan ketidakpastian global, termasuk dampak lanjutan dari Trump Tariff.

Baca Juga: Pangkas BI Rate, Bank Indonesia Berupaya Maksimal Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Ia menilai penting bagi pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal dan fokus pada belanja yang langsung berdampak pada konsumsi rumah tangga dan penciptaan lapangan kerja. 

"Disiplin fiskal perlu dijaga, belanja perlu diprioritaskan untuk program yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendongkrak daya beli masyarakat," ungkapnya.

Selanjutnya: Fokus Ekspansi ke Luar Jawa, Simak Rekomendasi Saham Sumber Alfaria (AMRT)

Menarik Dibaca: Dukung UMKM Naik Kelas, Pegadaian Perkuat Ekosistem Usaha Lewat Gaderian

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Video Terkait

OECD Kembali Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun Ini Jadi 4,7%

Penerimaan Seret, Belanja Lambat, Target Pertumbuhan Ekonomi 2025 Terancam Meleset

Sri Mulyani Pangkas Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 Jadi 4,7%