kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.965.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.830   0,00   0,00%
  • IDX 6.438   38,22   0,60%
  • KOMPAS100 926   8,20   0,89%
  • LQ45 723   5,45   0,76%
  • ISSI 205   2,17   1,07%
  • IDX30 376   1,61   0,43%
  • IDXHIDIV20 454   0,42   0,09%
  • IDX80 105   1,01   0,98%
  • IDXV30 111   0,45   0,40%
  • IDXQ30 123   0,28   0,22%

Di Mentawai, pemerintah harus relokasi 1.631 rumah


Rabu, 24 November 2010 / 19:20 WIB
ILUSTRASI. SANDIAGA MUNDUR DARI WAGUB DKI JAKARTA


Reporter: Adi Wikanto | Editor: Cipta Wahyana

JAKARTA. Pemerintah harus membangun 1.631 rumah baru untuk merelokasi warga yang menjadi korban gempa bumi dan tsunami di Mentawai, Sumatera Barat. Rencananya, pemerintah akan memulai proses pembangunan itu pada tahun 2011.

Menurut catatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), rumah-rumah yang rusak dan harus direlokasi itu tersebar di beberapa kecamatan. Di Kecamatan Pagai Utara terdapat 217 unit, di Kecamatan Pagai Selatan 785 rumah, di Kecamatan Sipora Selasa 613 rumah, dan di Kecamatan Sikakap sebanyak 16 rumah.

"Pembangunan akan menggunakan dana APBN dan APBD 2011 mendatang," kata Kepala Bappenas Armida Alisjahbana dalam rapat kerja tentang penanganan pascabencana bersama Komisi VIII DPR, Rabu (24/11).

Pemerintah memperkirakan, total dana kebutuhan dana untuk rekonstruksi perumahan tersebut mencapai Rp 236 miliar. Dana ini lebih besar jika dibandingkan total nilai kerugian di sektor perumahan akibat tsunami yang mencapai Rp 83 miliar. Maklum, selain menyediakan rumah baru, pemerintah harus menyediakan lahan dan sarana pendukungnya.

Rumah baru itu akan memanfaatkan lahan yang lebih aman. Tapi, lokasinya tak akan terlalu jauh dari lokasi awal. "Meski direlokasi, warga juga masih berhak menggunakan nama-nama desa sesuai asalnya," kata Armida.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×