kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.965.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.830   0,00   0,00%
  • IDX 6.438   38,22   0,60%
  • KOMPAS100 926   8,20   0,89%
  • LQ45 723   5,45   0,76%
  • ISSI 205   2,17   1,07%
  • IDX30 376   1,61   0,43%
  • IDXHIDIV20 454   0,42   0,09%
  • IDX80 105   1,01   0,98%
  • IDXV30 111   0,45   0,40%
  • IDXQ30 123   0,28   0,22%

Datangi KPK, Tjahjo bahas permasalahan di Kemdagri


Jumat, 19 Desember 2014 / 14:34 WIB
Datangi KPK, Tjahjo bahas permasalahan di Kemdagri
ILUSTRASI. Harga Emas Antam Hari Ini (4/7) di Pegadaian Naik, UBS Turun. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (19/12). Tjahjo mengaku datang untuk membahas soal permasalahan yang terdapat di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

"Hari ini KPK mau hadir ke Kemdagri tetapi saya yang datang saja ke sini untuk membicarakan semua masalah yang terpaut Kemendagri," kata Tjahjo saat tiba di Gedung KPK Jakarta, Jumat sekitar pukul 13.30 WIB.

Kendati demikian, Tjahjo tak menjelaskan lebuh rinci permasalahan yang akan dibahas dalam pertemuan itu. Saat ditanyai ihwal Laporan Hasil Analisis (LHA) sejumlah nama-nama kepala daerah dan mantan kepala daerah yang diduga memiliki rekening gendut, Tjahjo enggan menjelaskan.

"Ya nanti ditunggulah," tambah dia.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memberikan LHA sejumlah kepala daerah dan mantan kepala daerah kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony T Spontana mengatakan, berdasarkan laporan PPATK yang diterima Kejagung, rekening itu milik delapan orang kepala daerah yaitu seorang gubernur aktif, dua mantan gubernur, serta lima bupati dan mantan bupati.

Ketua KPK Abraham Samad menyatakan, dua di antara LHA yang diterima KPK merupakan rekening milik Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo atau Foke. Menurut Abraham, ada 10 nama kepala daerah dalam laporan PPATK ke KPK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×