Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Suahasil Nazara dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menitipkan sejumlah pekerjaan rumah kepada Suahasil Nazara. Menurut dia, kepemimpinan Suahasil berpotensi membawa pendekatan yang berbeda dibandingkan era Purbaya, mengingat latar belakang akademis Suahasil yang kuat.
"Jelas akan ada perbedaan antara beliau dan Purbaya. Dengan latar belakang akademis yang kuat, saya yakin keputusan atau kebijakan perpajakan yang lahir di bawah kepemimpinan beliau akan melalui pendekatan teknokratis," ujar Fajry kepada Kontan.co.id, Senin (14/9/2026).
Baca Juga: Suahasil Nazara Tegaskan Efisiensi APBN Bukan Sekadar Pangkas Anggaran
Fajry juga melihat, gaya komunikasi Suahasil kemungkinan akan lebih berhati-hati. Kendati demikian, Fajry berharap, Suahasil dapat segera menyelesaikan sejumlah persoalan penting di Kementerian Keuangan, khususnya di bidang perpajakan.
Mengembalikan Restitusi Pajak
Fajry bilang, restitusi merupakan hak wajib pajak yang harus dikembalikan pemerintah. Oleh karena itu, dia berharap proses pengembalian restitusi tidak dipersulit.
"Ini adalah hak wajib pajak. Saya berharap agar hak wajib pajak itu dapat segera dikembalikan, dan jangan persulit wajib pajak untuk mendapatkan haknya tersebut," katanya.
Menurut Fajry, pengembalian hak wajib pajak tersebut merupakan hal paling mendasar yang perlu dilakukan Suahasil sebagai Menteri Keuangan.
"Menurut saya, ini adalah batas minimum (bare minimum) yang perlu beliau lakukan sebagai Menteri Keuangan yang baru: mengembalikan hak wajib pajak. Semudah itu," tegasnya.
Baca Juga: Suahasil Jadi Menkeu, Ekonom: Jangan Berharap Banyak Tanpa Evaluasi MBG-KDMP
Mengembalikan Kredibilitas Kementerian Keuangan
Fajry meminta Suahasil memulihkan kredibilitas Kemenkeu, terutama dalam bidang perpajakan. Dia menilai belakangan ini terdapat keraguan dari sejumlah pihak terhadap data maupun pernyataan yang disampaikan Kemenkeu.
"Belakangan ini, banyak pihak meragukan data ataupun pernyataan dari Kemenkeu, terutama pihak asing," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan data dan kebijakan yang disampaikan kepada publik berjalan selaras dengan tindakan yang dilakukan. Pemulihan kredibilitas tersebut dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan investor.
Meningkatkan Transparansi
Fajry juga berharap Kemenkeu kembali memberikan informasi yang lengkap kepada publik mengenai kondisi keuangan negara maupun penggunaan anggaran.
Tak hanya itu, dia meminta proses perumusan kebijakan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.
Baca Juga: Purbaya Diganti Usai Rombak Ratusan Pejabat, Begini Respons Suahasil
Tidak Menjadikan Pegawai Kemenkeu sebagai Kambing Hitam
Fajry secara khusus menyoroti posisi pegawai Kemenkeu, terutama pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Dia meminta Suahasil tidak lagi menjadikan pegawai sebagai pihak yang disalahkan ketika terjadi persoalan, terlebih mereka juga dibebani target penerimaan yang tinggi.
"Sebagai pemimpin yang baik, beliau harus berani bertanggung jawab. Perbaiki kondisi internal dan kembalikan semangat para pegawai Kemenkeu," tuturnya.
Mengembalikan Tata Kelola yang Baik
Selain empat hal tersebut, Fajry meminta Suahasil mengembalikan tata kelola yang baik di lingkungan Kemenkeu.
Tata kelola tersebut sebelumnya telah dibangun oleh Sri Mulyani Indrawati. Oleh karena itu, Fajry berharap kepemimpinan baru dapat kembali memperkuat prinsip tata kelola yang baik di Kemenkeu.
Baca Juga: Rosan Pastikan Pergantian Menkeu Tak Ganggu Proses Penyelesaian Utang Whoosh
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














