Beban Wajib Masyarakat Naik 6,4%, Konsumsi Bisa Ikut Tertekan

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Beban pengeluaran masyarakat untuk pajak, pungutan, dan asuransi meningkat pada Maret 2026. Kenaikan ini dinilai berpotensi menekan ruang belanja rumah tangga, terutama jika pertumbuhan pendapatan tidak mampu mengimbanginya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk kelompok pajak, pungutan, dan asuransi mencapai Rp 68.869 pada Maret 2026. Angka tersebut naik 6,43% dibandingkan Maret 2025 yang sebesar Rp 64.711.

Kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi di antara kelompok komoditas bukan makanan.

BPS menyebut peningkatan pengeluaran pada kelompok tersebut tidak terlepas dari faktor penyesuaian tarif atau kebijakan terkait, serta semakin luasnya cakupan kepemilikan produk asuransi di masyarakat.

Baca Juga: Buruh Soroti 5 Poin RUU Ketenagakerjaan, dari Upah hingga Outsourcing

"Kenaikan pada kelompok pajak, pungutan, dan asuransi ini tidak terlepas dari faktor penyesuaian tarif atau kebijakan terkait, serta semakin luasnya cakupan kepemilikan produk asuransi di masyarakat," tulis BPS dalam laporan Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia Maret 2026 yang diunggah Senin (5/10/2026).

Jika dirinci, komponen terbesar berasal dari asuransi kesehatan yang mencapai Rp 41.904 per kapita per bulan. Kemudian, pengeluaran untuk pajak kendaraan bermotor dan tidak bermotor mencapai Rp 16.251.

Sementara pengeluaran untuk pungutan atau retribusi tercatat Rp 3.975 per kapita per bulan. Pengeluaran untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai Rp 2.497, sedangkan asuransi jiwa dan asuransi kerugian sebesar Rp 3.080.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Dipo  Satria Ramli mengatakan kenaikan tersebut menunjukkan biaya hidup masyarakat memang semakin besar. 

Namun, tekanan tersebut berbeda dengan kenaikan biaya hidup yang disebabkan oleh inflasi barang dan jasa.

"Di kasus ini bukan karena harga barang naik (seperti inflasi pada umumnya), tetapi dari beban wajib (fixed obligation). Kenaikan 6,4% per tahun ini hampir 2 kali dari inflasi," ujar Dipo kepada Kontan.co.id, Senin (5/10/2026).

Baca Juga: Prabowo Terima Presiden FIFA, Bahas Pengembangan Stadion dan Lapangan Sepak Bola

Menurut Dipo, secara agregat dampak kenaikan pengeluaran pajak dan asuransi terhadap konsumsi rumah tangga masih relatif kecil karena porsinya baru sekitar 4,2% dari total pengeluaran.

Meski demikian, dia menilai persoalan utama bukan semata-mata besarnya porsi pengeluaran tersebut, melainkan siapa yang menanggung beban tersebut.

Dipo menjelaskan, kelas menengah formal merupakan kelompok yang memiliki peran penting dalam konsumsi barang dan jasa non-esensial. Ketika beban pengeluaran yang bersifat wajib meningkat, ruang untuk konsumsi diskresioner dapat semakin terbatas.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai, kenaikan pengeluaran pajak dan asuransi dapat memperberat biaya hidup ketika pendapatan masyarakat tidak tumbuh sebanding.

Namun, menurut dia, kenaikan 6,4% tersebut perlu dibedah lebih lanjut karena tidak seluruhnya dapat diartikan sebagai kenaikan tarif.

"Kenaikan pengeluaran pajak dan asuransi memperberat biaya hidup ketika pendapatan tidak tumbuh sebanding. Namun, kenaikan 6,4% tersebut perlu dibedah karena dapat berasal dari kenaikan tarif, bertambahnya kepesertaan, atau perluasan perlindungan," kata Rizal.

Menurut Rizal, persoalan yang lebih penting adalah kemampuan masyarakat dalam membayar kewajiban tersebut.

"Persoalan utamanya adalah kemampuan bayar. Ketika pembayaran yang sulit ditunda semakin besar, ruang belanja rumah tangga semakin sempit," ujarnya.

Dia memperkirakan apabila tekanan tersebut terus berlanjut, rumah tangga akan melakukan sejumlah penyesuaian. Masyarakat dapat menunda pembelian barang, beralih ke produk yang lebih murah, atau bahkan menggunakan tabungan.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat membuat pengeluaran nominal masyarakat tetap meningkat, tetapi kemampuan memenuhi kebutuhan justru melemah.

Rizal menegaskan asuransi tetap penting untuk memberikan perlindungan kepada keluarga dari berbagai risiko finansial. Namun, penyesuaian pajak, iuran, dan premi harus mempertimbangkan kemampuan bayar masyarakat serta kualitas manfaat layanan.

Di sisi lain, Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kenaikan pengeluaran tersebut perlu dilihat dengan memperhitungkan inflasi.

Dia mencatat pengeluaran pajak dan asuransi per kapita meningkat Rp 4.158, dari Rp 64.711 pada Maret 2025 menjadi Rp 68.869 pada Maret 2026.

Secara nominal, kenaikan tersebut mencapai 6,4%. Namun, dengan memperhitungkan inflasi Maret 2026 yang mencapai 3,48% secara tahunan, kenaikan riilnya hanya sekitar 2,92%.

"Mengingat inflasi Maret 2026 mencapai 3,48% yoy, kenaikan riil sesungguhnya hanya 2,92% saja. Bukanlah kenaikan yang signifikan," ujar Wijayanto.

Dia juga menyoroti besarnya porsi pengeluaran untuk asuransi kesehatan. Dari total pengeluaran Rp 68.869 per kapita per bulan, sekitar Rp 49.104 disebut merupakan pengeluaran untuk asuransi kesehatan.

Sementara itu, inflasi kelompok kesehatan pada Maret 2026 mencapai 6,7% secara tahunan.

"Jika inflasi kesehatan tersebut diperhitungkan, sesungguhnya kenaikan 6,4% semakin tidak signifikan," kata Wijayanto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News