kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Chevron yakin karyawannya tidak melanggar hukum


Rabu, 17 Juli 2013 / 16:35 WIB
Chevron yakin karyawannya tidak melanggar hukum
ILUSTRASI. Astra Agro Lestari (AALI) menyiapkan belanja modal hingga Rp 1,5 triliun di tahun ini.


Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Meskipun sudah dinyatakan bersalah, PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) meyakini karyawannya bernama Kukuh Kertasafari tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan keuangan negara dalam proyek bioremediasi.

Menurut Manager Corporate Communications PT CPI Donny Indrawan, rekannya itu sudah bekerja cukup baik selama ini. "Kami masih sangat meyakini sampai saat ini tidak ada satu pun bukti mengenai kerugian negara. Tidak ada satu pun bukti pelanggaran hukum yang dilakukan," kata Donny saat ditemui di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (17/7).

Bahkan, menurutnya, perusahaan akan tetap mendukung upaya hukum lebih tinggi yang dilakukan Kukuh pasca putusan di Pengadilan Negeri hari ini.

Ia beralasan, SKK Migas maupun Kementerian Lingkungan Hidup telah menyatakan dengan terang benderang bahwa proyek bioremediasi yang dilakukan PT CPI dan rekanannya, telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Ia justru menyebut putusan ini akan menjadi persoalan serius bagi industri migas.

"Ini masalah serius bagi kami tentang kepastian hukum yang bisa melindungi perusahaan, karyawan dan ini juga masalah serius bagi industri," tegasnya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah mengganjar Kukuh dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Kukuh dianggap bersalah menyalahgunakan kewenangan dengan menyetujui 28 lahan di Riau sebagai tanah terkontaminasi yang perlu dilakukan bioremediasi.

Padahal, berdasarkan pengecekan ahli lahan tersebut tidak terkontaminasi minyak. Proyek bioremediasi itu sendiri disebut telah merugikan keuangan negera sebesar US$ 6,9 juta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×