Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan periode 2013 - 2015 Muhammad Chatib Basri menilai, bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat kelas bawah menjadi program paling manjur untuk mengungkit perekonomian Indonesia di tengah pandemi Covid-19.
Tak hanya itu, Chatib juga menambahkan kalau BLT lebih baik tidak disalurkan hanya untuk masyarakat miskin, tetapi juga harus meliputi kelompok masyarakat rentan miskin di Indonesia.
Baca Juga: Mulai membaik, Sri Mulyani berharap penerimaan PPh badan bisa tumbuh di Juli ini
Mengacu pada laporan Bank Dunia bertajuk Aspiring Indonesia, Expanding the Middle Class yang diluncurkan Januari lalu. Dalam laporan tersebut, rupanya ada 115 juta populasi penduduk Indonesia yang masuk kategori rentang atau bisa kembali ke kategori miskin.
Hitungan tambahan Rp 120 triliun tersebut berasal dari nya, kelompok masyarakat rentan miskin tersebut bisa mendapat uluran BLT sebesar Rp 1 juta per bulan tiap kepala keluarga. Estimasinya, pemerintah perlu mengalokasikan per bulan Rp 30 triliun bagi KK tersebut.
Baca Juga: Menteri Desa PDTT jelaskan alasan penyaluran BLT Dana Desa tidak bisa mencapai 100%
Program ini juga perlu dilaksanakan selama perekonomian terlihat masih lesu. Menurutnya, perlu dilaksanakan misalnya selama 4 bulan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengalokasikan tambahan anggaran hingga Rp 120 triliun.
Peneliti ekonomi senior Institut Kajian Strategis (IKS) Eric Sugandi sependapat dengan Chatib. Menurutnya, BLT memang cara yang paling cepat untuk menggerakkan konsumsi rumah tangga, terutama kelas menengah ke bawah.
"BLT juga membantu meringankan beban biaya yang ditanggung oleh rumah-rumah tangga menengah ke bawah ketika pendapatan mereka terganggu karena melambatnya aktivitas ekonomi," kata Eric kepada Kontan.co.id, Selasa (21/7).
Baca Juga: Ini alasan Chatib Basri, kenapa BLT harus ditambah sampai kelas menengah bawah
Akan tetapi, Eric juga melihat kalau saat ini ruang fiskal pemerintah sangat terbatas. Namun, ada cara lain yang memungkinkan, yaitu mengalihkan dana dari program-program yang tidak efektif seperti Kartu Prakerja untuk BLT ini.
Namun, bila memang tetap sulit untuk mengakomodasikan dengan keterbatasan budget yang sekarang, besaran BLT bisa dialokasikan lebih kecil dari Rp 1 juta per bulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
