Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mantan Menteri Keuangan RI Muhammad Chatib Basri menyarankan agar pemerintah dapat turun tangan dengan memberikan jaminan kredit ekspor kepada perbankan.
Menurut Chatib, jika pemerintah tidak mendukung para pelaku usaha, khususnya perusahaan kecil dan menengah maka mereka tidak akan bisa bertahan lama dalam menghadapi dampak wabah Covid-19.
Baca Juga: Ridwan Kamil prediksi Jawa Barat akan mendekati kondisi normal bila warga disiplin
Hal ini pun bisa berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.
"Pemerintah harus turun tangan. Ini mengingatkan saya dengan situasi krisis keuangan global pada tahun 2008, tidak ada yang ingin melakukan ekspor pada saat itu," ujar Chatib di dalam agenda diskusi daring, Senin (13/4).
Pada saat itu, negara-negara anggota G20 memberikan jaminan kredit ekspor dengan skema perdagangan. Untuk itu, di masa sekarang Chatib menilai pemerintah harus melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan pada saat itu.
Baca Juga: Chatib Basri: Skenario berat, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 0,3%
Apabila jaminan kredit ekspor tidak diberikan, bukan hanya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkena dampaknya, tetapi juga perbankan.
Chatib memproyeksi, dalam waktu tiga sampai enam bulan mendatang akan ada beberapa perusahaan yang tidak mampu membayar utangnya, sehingga akan berimbas pada tingginya Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet terutama pada bank-bank kecil.
Baca Juga: Apa itu Pandemic Bonds? Ini kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo
"Tidak hanya itu, tapi likuiditas terutama likuiditas dolar AS juga akan sangat ketat," kata Chatib.
Adapun potensi tingginya kredit macet dan likuiditas yang mengetat ini akan sangat berdampak pada stabilitas keuangan nasional. Untuk itu, pemerintah harus memberikan jaminan agar perusahaan bisa terus berjalan dan menghindari adanya gelombang PHK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
