Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program makan bergizi gratis (MBG) dinilai rawan menjadi ladang korupsi baru saat nanti berjalan.
Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis hasil riset adanya potensi korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 8,52 triliun, jika program ini berjalan menggunakan skema sentralistik seperti yang diusulkan pemerintah saat ini.
"Ada potensi korupsi sebesar Rp 8,52 triliun pada tahun depan dari total anggaran Rp 71 triliun, apabila skema sentarlistik dilakukan pemerintah," kata Ekonom Celios Media Askar dalam rilis riset program makan bergisi gratis dipantau secara daring, Kamis (2/1).
Media menyebut penerapan model sentralistik yang melibatkan banyak instansi mulai dari TNI, Bulog hingga BUMN, yang akan memperbanyak ruang inefisiensi hingga mark up anggaran saat dijalankan.
Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Dipastikan Mulai 6 Januari, Sasaran 3 Juta Penerima
Riset Celios menujukan sebanyak 10% anggaran atau Rp 7,1 triliun nanti akan dialokasikan untuk vendor logistik besar. Dengan tingkat inefisiensi dan mark up sebesar 30%, kerugian negara diperkirakan bisa mencapai Rp 2,13 triliun.
Selanjutnya, potensi korupsi juga terjadi di unit pelayanan umum yang menerima 20% anggaran atau Rp 14,2 triliun. Dengan tingkat insefisiensi serupa, potensi korupsi disini bisa mencapai Rp 4,26 triliun.
Kemudian, sebanyak 10% anggaran atau Rp 7,1 triliun yang dikelola agregator ekonomi nasional berpotensi mengalami kerugian tambahan sebesar Rp 2,13 triliun.
Secara keseluruhan, total risiko korupsi pada model sentralistik ini diperkirakan mencapai Rp 8,52 triliun, setara dengan 12% dari total anggaran program setiap tahunnya.
"Usulan pemerintah dengan skema sentralistik aliran dananya banyak dinikmati oleh aktor-aktor tertentu dan sangat signifikan jumlahnya," jelas Media.
Celios menyarankan agar pemerintah menggunakan skema penyaluran desentralistik yang disalurkan langsung ke sekolah-sekolah.
Dengan metode ini, kata Media, peluang korupsi akan jauh lebih kecil karena aktor yang terlibat jauh lebih sendikit dan memperpendek rantai pasok distribusi penyaluran paket MBG.
Baca Juga: Pemerintah Gandeng Vietnam Bangun Peternakan Untuk Program MBG, Celios: Kurang Tepat
Dengan model ini juga memiliki mekanisme pengawasan yang lebih efektif karena distribusi dilakukan secara langsung kepada institusi lokal yang lebih dekat dengan masyarakat.
"Secara keseluruhan, penerapan model kedua akan memberikan manfaat besar dalam mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara," jelasnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program makan bergizi gratis (MBG) mulai diluncurkan pada Senin, 6 Januari 2025 ini.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan pada tahap awal ini, pemerintah menyasar sebanyak 3 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, ibu hamil hingga ibu menyesuai.
"Targetnya tiga juta orang ditahap awal sasaran," kata Lalu saat ditemui di Kantornya, Kamis (2/1).
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Dianggarkan Rp 10.000 per porsi, Bagaimana Soal Pemenuhan Gizi?
Lebih lanjut, Lalu bilang, pada awal pelaksanaan program ini juga telah disiapkan sebanyak 937 dapur umum. Adapun setiap dapur ini ditargetkan bisa memperoduksi sebanyak 3.000-3.500 paket makan bergizi.
Ia juga menegaskan dapur ini tidak hanya terpusat di pulau Jawa, namun menyebar di seluruh Indonesia.
"Paling banyak diluar Jawa di daerah yang masih kekurangan gizi dan kategori miskin yang perlu dibantu, itu sasaranya," jelasnya.
Selanjutnya: Begini Prospek Bisnis Sido Muncul (SIDO) di Tahun 2025
Menarik Dibaca: Angka Keberuntungan Shio di Tahun 2025 Beserta Maknanya, Cari Tahu Yuk!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
