Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengusulkan agar pemerintah menyiapkan berbagai instrumen untuk menampung dana-dana yang direpatriasikan melalui kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.
Menurut Darmin, pemerintah juga perlu menyiapkan alternatif instrumen baik yang mampu menampung dana-dana tersebut baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing untuk menghindari volatilitas nilai tukar. "Supaya tidak usah uangnya masuk ditukar dulu ke rupiah nanti malah dampaknya jadi banyak lagi," kata Darmin di kantornya, Selasa (26/4).
Lebih lanjut Darmin mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan instrumen investasi jangka pendek. Misalnya, obligasi infrastruktur atau investasi di bidang industri yang dianggap.
Dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak yang beredar di kalangan wartawan, disebutkan bahwa harta hasil repatriasi tersebut harus diinvestasikan di dalam negeri minimal tiga tahun. Investasi tersebut dilakukan lewat tiga instrumen yakni surat berharga negara (SBN), obligasi badan usaha milik negara (BUMN), dan investasi keuangan pada bank yang nantinya ditunjuk oleh menteri.
Apabila wajib pajak ingin berinvestasi di luar tiga instrumen tersebut, pemerintah memberikan kesempatan adanya pengalihan investasi di tahun kedua dan atau ketiga.
Sementara itu, instrumen investasi lain yang bisa digunakan dalam periode tersebut, antara lain obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK, investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi di sektor properti, dan investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah.
Sayangnya, Darmin enggan menyebutkan potensi dana yang masuk dari kebijakan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
