/2026/07/31/1213800164.jpg "Bos BGN Wanti-Wanti Mitra MBG Jangan Bangun Dapur Kalau Baru Dapat Titik, Kenapa ?")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan para mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak melanjutkan pembangunan dapur apabila baru mendapatkan titik lokasi. BGN memastikan dapur yang akan diaktifkan nantinya adalah dapur yang sudah selesai dibangun dan memenuhi seluruh persyaratan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pemerintah saat ini masih fokus membenahi tata kelola sekitar 27.000 dapur MBG yang telah beroperasi. Setelah pembenahan rampung, pemerintah akan memetakan wilayah yang paling membutuhkan program MBG untuk menentukan dapur yang akan diaktifkan.
“Kami sampaikan barangkali kepada anda mitra, yang baru hanya dapat titik, jangan dilanjutkan pembangunan. Kami akan pastikan yang diaktivasi adalah yang sudah selesai, sudah beres semua, yang sudah memenuhi syarat semuanya,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (26/8/2026).
Sudaryono menjelaskan, pemerintah akan melakukan penyisiran terhadap daftar mitra yang telah mengantre untuk mendapatkan aktivasi dapur MBG. Prioritas awal akan diberikan kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, wilayah 3T menjadi prioritas karena masih banyak daerah yang membutuhkan akses terhadap program MBG. Aktivasi akan dilakukan secara bertahap, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan wilayah 3T lainnya.
Baca Juga: Kepala BGN Klarifikasi Isu Bakal Buka 13.000 Dapur MBG
“Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insyaallah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi,” katanya.
Selain wilayah 3T, BGN juga akan mempertimbangkan sekolah-sekolah di daerah lain yang hingga kini belum mendapatkan layanan MBG. Sudaryono mengatakan, pihaknya menerima banyak permintaan dari kepala sekolah, siswa, maupun orang tua yang meminta agar program tersebut diperluas ke sekolah mereka.
“Ini semua kita terima, kemudian kita aktivasi juga di daerah-daerah yang memang membutuhkan,” ujarnya.
Untuk wilayah 3T sendiri, Sudaryono menyebut saat ini terdapat sekitar 2.700 dapur yang dinilai sudah siap untuk diaktivasi. Dapur tersebut telah selesai dibangun sehingga pemerintah tinggal melakukan pemilahan berdasarkan lokasi dan kebutuhan penerima manfaat.
“Saat ini yang di 3T berdasarkan catatan kami ada sekitar 2.700 yang siap. Artinya dapurnya sudah jadi,” jelas Sudaryono.
Dari jumlah tersebut, BGN akan memprioritaskan dapur yang berada di sejumlah wilayah seperti Papua, Maluku, dan Maluku Utara untuk dibuka secara bertahap. Sudaryono menyebut terdapat sekitar 300 dapur di wilayah-wilayah tersebut yang akan dipertimbangkan untuk aktivasi tahap awal.
Namun, Sudaryono menegaskan bahwa aktivasi dapur MBG bukan sekadar membuka operasional dapur. Pemerintah juga harus memastikan penerima manfaat, pembiayaan, insentif, serta standar operasional prosedur (SOP) telah jelas dan dapat dijalankan.
“Buka itu kan tidak hanya buka, tapi memastikan bahwa dibuka penerima manfaatnya jelas, bayaran biayanya jelas, insentifnya jelas, kemudian SOP-nya juga harus dilaksanakan,” katanya.
Khusus wilayah Papua dan daerah dengan kondisi geografis tertentu, BGN juga akan memperhitungkan tingkat kemahalan dalam menentukan pelaksanaan program MBG.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin membuka dapur MBG secara terburu-buru. Pembenahan tata kelola menjadi prioritas sebelum pemerintah kembali memperluas aktivasi dapur.
Baca Juga: BGN Siapkan Portal Aduan, Buka Ruang Laporan Mitra dan Kepala SPPG
“Intinya kenapa kok tidak dibuka? Karena kami ingin memastikan bahwa tata kelolaan ini beres,” pungkasnya.
Sebelumny, para mitra pelaksana MBG sempat melakukan protes imbas BGN melakukan moratorium dapur.
Ketua Umum Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T), Herwil Junaidi Harefa menyebut kebijakan tersebut berpotensi merugikan investasi masyarakat hingga Rp 8,7 triliun.
"Hari ini di APGI terdaftar kurang lebih 1.200 anggota. Ketika kita hitung dengan rata-rata pembangunan Rp 1,5 miliar sampai Rp 2 miliar, dengan asumsi 5.457 titik, ada potensi Rp 8,7 triliun uang masyarakat yang dirugikan," ujar Herwil dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (14/7/2026).
Herwil menilai persoalan tersebut muncul akibat perubahan kebijakan setelah terbitnya aturan baru mengenai tata kelola Program MBG. Menurutnya, BGN seharusnya tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Ia berharap pergantian kepemimpinan di BGN tidak mengubah komitmen terhadap program yang telah berjalan.
"Ketika ada kebijakan, maka pimpinan baru harus berkomitmen untuk melanjutkan. Kerisauan kami di daerah terpencil, dari hasil pertemuan dengan BGN disampaikan sementara yang akan beroperasi hanya 30 kabupaten dan kota. Sulawesi tidak ada yang masuk, Kalimantan juga tidak ada, termasuk Mentawai," katanya.
Baca Juga: BGN Pecat 66 Kepala Dapur MBG Secara Tak Hormat, Siapkan SOP Baru & Buka Kanal Aduan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
