Aspirasi Mitra Ditampung, Pemerintah Pastikan Program MBG Berjalan Lebih Efektif

Reporter: Fahriyadi | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Zulkifli Hasan memastikan pemerintah akan menindaklanjuti berbagai aspirasi dan keluhan yang disampaikan para mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saat menerima audiensi Presidium Mitra MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (25/6/2026), Zulkifli mengaku memahami keresahan yang dirasakan para mitra yang selama ini telah berinvestasi dan berkontribusi dalam menyukseskan program strategis nasional tersebut.

"Saya tahu keresahan para mitra. Semua laporan akan kami cek dan tinjau. Mitra diminta bersabar karena kami juga sedang membangun komunikasi dengan Kepala BGN yang baru," ujar Zulkifli.

Baca Juga: Pemangkasan Anggaran MBG Jadi Koreksi atas Perencanaan yang Terlalu Ambisius

Ia juga memastikan Presidium Mitra MBG akan dilibatkan dalam forum koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan para pemangku kepentingan terkait guna membahas berbagai persoalan yang muncul di lapangan.

Audiensi tersebut dihadiri sejumlah organisasi yang tergabung dalam Presidium Mitra MBG, di antaranya DPP Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia (Gapembi), Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS), Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (APGI3T), Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong (REL MBG), Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (APPBGN), serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dalam pertemuan tersebut, para mitra menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari perlunya pelibatan dalam penyusunan kebijakan, evaluasi moratorium, perlindungan hukum, kepastian usaha, hingga penguatan komunikasi antara BGN dan pelaksana program di daerah.

Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony mengatakan asosiasi mitra perlu dilibatkan dalam forum rapat, diskusi, dan perumusan kebijakan bersama BGN. Menurut dia, keterlibatan asosiasi akan jadi jembatan komunikasi yang efektif antara BGN dan para mitra di lapangan sekaligus membantu penyelesaian berbagai kendala implementasi program.

Alven juga mengingatkan keberadaan mitra telah berkontribusi besar bagi negara. "Pada awalnya BGN berencana membangun dapur dengan biaya sekitar Rp4 miliar per unit menggunakan APBN. Namun karena skema itu tidak berjalan, kehadiran mitra justru membantu negara menghemat anggaran yang sangat besar. Jika dikalikan dengan target 27.820 dapur, potensi penghematan mencapai sekitar Rp111,28 triliun," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum APGI3T Herwil Junaidi menuturkan Program MBG berdampak ekonomi signifikan, baik di wilayah perkotaan maupun kawasan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Namun demikian, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil mengalami keterlambatan operasional akibat kebijakan baru yang belum sepenuhnya diikuti kesiapan implementasi di lapangan.

"Kami berharap kebijakan yang diterbitkan tidak justru menghambat percepatan pelaksanaan program di daerah 3T. Wilayah-wilayah ini memerlukan perhatian dan perlakuan khusus," kata Herwil.

Dari kalangan pesantren, perwakilan PBNU M Khoiron dan Ai Rahmawati, mengungkapkan PBNU memiliki komitmen mengembangkan 1.000 titik SPPG di lingkungan pesantren berdasarkan nota kesepahaman (MoU) dengan BGN yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Namun hingga kini baru sekitar 214 dapur pesantren yang beroperasi, sedangkan lebih dari 130 titik lainnya masih menghadapi berbagai kendala dalam proses realisasi.

Selain itu, para relawan dan organisasi pemantau program juga menyoroti dampak kebijakan yang menyebabkan terhentinya aktivitas operasional selama masa libur, keterbatasan komunikasi dengan BGN, serta belum adanya mekanisme pengawasan independen dan prosedur yang jelas terkait penghentian operasional dapur.

Meski demikian, Presidium Mitra MBG menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Program MBG melalui penguatan kualitas layanan gizi, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan efisiensi anggaran.

Mereka berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti sehingga pelaksanaan Program MBG berjalan lebih efektif dan mampu mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News