kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

BKPM resmi luncurkan aplikasi protokol komunikasi Kopi Mantap


Selasa, 12 Maret 2019 / 12:56 WIB

BKPM resmi luncurkan aplikasi protokol komunikasi Kopi Mantap

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2019, Selasa (12/3).

Acara yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo tersebut dihadiri sekitar 830 orang yang meliputi kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota se-Indonesia. Juga dihadiri perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi, administrator Kawasan Ekonomi Khusus atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), maupun perwakilan kementerian dan lembaga.


Kepala BKPM Thomas Lembong dalam sambutannya menyampaikan, gelaran tahunan ini bertujuan mengkonsolidasi program dan kegiatan bersama aparatur penanaman modal baik di pusat dan di daerah. Rakornas Investasi 2019 mengangkat tema investasi untuk mendorong perluasan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Selain itu, Presiden Jokowi dan BKPM juga meluncurkan Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi (Kopi Mantap). Kopi Mantap akan menjadi aplikasi yang berfungsi sebagai protokol komunikasi untuk mengawal proses investasi oleh pelaku usaha yang telah memperoleh izin melalui Online Single Submission (OSS).

"Sesuai dengan mandat Presiden Jokowi bahwa investasi harus dikawal dari ujung ke ujung. Setiap langkah harus direspon dengan cepat dan tepat," ujar Lembong dalam sambutannya.

Secara sederhana, Lembong menjelaskan aplikasi Kopi Mantap selayaknya aplikasi Whatsapp yang selama ini menjadi sarana koordinasi dan komunikasi di lingkup pemerintahan. Hanya saja, Kopi Mantap kini menjadi sarana yang lebih resmi dan profesional, serta dilengkapi dengan aspek kemananan, arsip, dan back-up yang lebih terjamin.

Aplikasi protokol komunikasi semacam ini, kata Lembong, sudah berlaku juga di Singapura. Dalam satu platform, sebanyak 14.000 pejabat dan pemangku kepentingan di Singapura dapat saling bertukar informasi dan berkomunikasi secara digital.

"Pola kerja pemerintahan kita masih terjebak di pola abad ke-20 di mana isinya rapat-rapat-surat menyurat. Sementara abad ini dinamika sangat cepat, kalau kita tidak upgrade cara kerja kita, kita akan tertinggal dengan negara-negara lain," tandasnya.


Reporter: Grace Olivia
Editor: Herlina Kartika

Video Pilihan


Close [X]
×