Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berharap tahun ini investasi bisa tumbuh positif. Namun pemerintah pusat mengeluhkan masih banyak pemerintah daerah rasa presiden. Dus ini cenderung menghalangi perizinan investasi yang masuk ke dalam negeri.
“Ada gubernur dan bupati/walikota yang merasa seperti presiden. Kebijakan pemerintah pusat di daerah jadi tidak berjalan,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2020, Kamis (20/2).
Bahlil menyampaikan tanpa investasi, Indonesia sulit untuk berkembang. Oleh karenanya, koordinasi dari dengan 34 gubernur 342 walikota/bupati harus selaras dengan pemerintah pusat. Terutama terkait perizinan investasi.
“Mereka (investor) takut di kriminalisasi oleh oknum-oknum tolong ditindak oleh Jaksa Agung dan Polri. Kalau nanti korupsi sikat saja karena harus bertanggung jawab dengan kewajibannya,” ucap Bahlil yang juga mantan pengusaha.
Baca Juga: BKPM bilang investasi mangkrak karena kesombongan K/L dan pemda
Dari sisi insentif fiskal pemerintah pusat sudah banyak menggelontorkan vitamin seperti tax allowance dan tax holiday. “Penerimaan negara dari PPh Badan itu besar, mereka (investor) cari duit tapi harus juga difasilitasi,” kata dia.
Di depan para pengusaha dalam negeri dan asing, Bahlil juga menyampaikan bahwa investasi mereka harus melibatkan pengusaha daerah. Ini sebagai cara yang diharapkan bisa membantu perekonomian di daerah.
Di sisi lain, pemerintah pusat sudah kompak sejalan meningkatkan investasi dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha yang mewajibkan seluruh Menteri/Kepala Lembaga untuk mendelegasikan layanan perizinan berusaha dan fasilitas investasi ke BKPM.
Bahlili menambahkan tahun ini investasi harus digenjot untuk pertumbuhan ekonomi sehingga tidak hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga seperti tahun lalu.
Namun demikian pemerintah tidak memungkiri sentimen global masih menjadi tantangan investasi. Perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China, konflik di Timur Tengah, penyebaran virus corona sekiranya menjadi catatan pemerintah di awal tahun ini.
“Virus corona membuat pusing, andaikan ada Pilpres dan corona terjadi bersamaan bisa mati,” ujar Bahlil.
Adapun tahun ini pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 886,3 triliun naik 9,6% dari tahun sebelumnya. Angka tersebut merupakan kalkulasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Proyeksi ini berdasarkan pencapaian investasi tahun lalu yang moncer 102,2% dari target atau setara Rp 809,6 triliun.
Baca Juga: Banyak masalah investasi terkendala regulasi pemda, ini yang akan dilakukan BKPM
Nah, di tahun ini salah satu upaya untuk mencapai target investasi yang begitu tinggi adalah dengan menyelesaikan masalah 21 proyek mangkrak senilai Rp 708 triliun. Informasi saja, sepanjang periode Kabinet Indonesia maju target investasi selama periode 2020-2024 ditargetkan rata-rata tumbuh 11,7%.
Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2020 ini juga dihadiri oleh sederet menteri kabinet Indonesia Maju antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ada juga Walikota dan Gubernur seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Walikota Surabaya Risma.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
