Reporter: Venny Suryanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengatakan realisasi penyaluran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai 58,7% dari total pagu sebesar Rp 695,2 triliun hingga 18 November 2020.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ubaidi Socheh Hamidi menjelaskan, realisasi sektor kesehatan telah mencapai 38,4% atau sekitar Rp 37,31 triliun.
Kemudian realisasi perlindungan sosial mencapai 82,4% atau sekitar Rp 193,07 triliun. Adapun realisasi Sektoral dan Pemda telah tersalurkan hingga 53,6% atau sekitar 35,33 triliun.
Baca Juga: Manfaat program PEN terhadap UMKM di tengah pandemi Covid-19
“Perlindungan sosial akan mampu menjaga konsumsi masyarakat miskin dan rentan miskin. Perhitungan kita diperkirakan 3,43 juta orang akan terselamatkan dari kemiskinan karena program perlindungan sosial PEN,” jelas Ubaidi dalam konferensi secara daring, Senin (23/11).
Hal ini terlihat dari data Kemenkeu yang menunjukkan bahwa program PEN perlindungan sosial mampu menekan laju kemiskinan di tahun 2020 menjadi 9,69%.
Sementara itu, realisasi penyaluran untuk sektor UMKM telah mencapai 84,1% atau sekitar Rp 96,61 triliun. BKF juga menyebutkan, penyaluran untuk pembiayaan korporasi sudah mulai berjalan dan baru tersalurkan sekitar 3,2% atau sekitar Rp 2 triliun.
Kemudian untuk insentif usaha sendiri, pemerintah telah menyalurkan hingga 36,7% atau sebesar Rp 44,29 triliun dari total pagu hingga 18 November 2020.
Menurut Ekonom Indef Tauhid Ahmad menilai, program PEN pemerintah tidak cukup kuat menahan laju penurunan konsumsi masyarakat khususnya pada masyarakat miskin dan rentan miskin.
“2021 kami melihat penduduk miskin akan meningkat hingga double digit akibat lambatnya pemulihan ekonomi,” jelas Tauhid.
Bahkan ia memperkirakan penduduk miskin akan mencapai 10,5% atau meningkat sekitar 1 juta orang miskin. Sehingga total penduduk miskin tahun 2021 diperkirakan akan naik sekitar 28,37 juta orang.
“Kita akhirnya akan kembali ke periode awal masa pemerintahan pak Presiden bahwa tembus lagi penduduk miskin di atas 10%,” tandasnya.
Tauhid juga mengatakan bahwa realisasi PEN hingga saat ini masih tergolong cukup rendah yakni hanya sekitar 55,5% per November. Padahal pemerintah menargetkan penyaluran PEN bisa mencapai 100% dalam waktu dua bulan lagi.
Menurutnya, penyaluran yang masih rendah ini terutama pada perlindungan sosial disebabkan oleh besaran dana bantuan maupun skema penyaluran tidak setara dengan kebutuhan yang diterima masyarakat untuk mendorong konsumsi.
Sehingga, Tauhid juga memperkirakan penyerapan PEN hingga akhir tahun 2020 hanya mencapai 67,8%. Sementara untuk program PEN tahun depan ia menilai desain yang disusun tidak membuat demand side yang bekerja secara optimal terutama pada perlindungan sosial.
Baca Juga: CORE sebut ada 4 tantangan dalam kebijakan belanja pemerintah tahun 2021, apa saja?
“Saya berharap bantuan sosial tahun depan tidak boleh turun karena pemulihan sesungguhnya masih berjalan lambat dan ini dibutuhkan untuk menciptakan permintaan perekonomian sekaligus mengurangi kemiskinan,” harapnya.
Seperti yang diketahui, anggaran program PEN tahun depan menjadi Rp 372,3 triliun dalam APBN 2021. Rinciannya yakni Pertama, anggaran kesehatan sebesar Rp 25,4 triliun.
Kedua, perlindungan sosial Rp 110,2 triliun. Ketiga untuk sektoral, pemerintah daerah, dan Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 136,7 triliun.
Keempat, dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Rp 48,8 triliun. Kelima, pembiayaan korporasi Rp 14,9 triliun. Keenam untuk insentif usaha dalam bentuk perpajakan senilai Rp 20,4 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
