kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Biro Perjalanan yang Menyediakan Visa Haji Tak Resmi Bakal Dikenai Sanksi


Rabu, 05 Juni 2024 / 20:00 WIB
Biro Perjalanan yang Menyediakan Visa Haji Tak Resmi Bakal Dikenai Sanksi
ILUSTRASI. Kemenag akan memberikan sanksi kepada biro perjalanan yang menyediakan visa selain visa resmi haji. WARTA KOTA/YULIANTO


Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi kepada biro perjalanan yang menyediakan visa selain visa resmi haji kepada jemaah yang berniat menunaikan ibadah haji. Hal ini ditegaskan Menag saat menjawab pertanyaan media usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Jakarta.

“Kita akan memberikan sanksi kepada biro perjalanan yang menyediakan visa selain visa resmi haji,” ujar Menag menanggapi wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

“Menteri Haji Kerajaan Arab Saudi juga sudah mengingatkan agar tidak menggunakan visa di luar visa haji resmi. Karena pemerintah Kerajaan Arab Saudi akan bertindak tegas. Saya juga sudah sampaikan agar tidak berangkat haji tanpa visa resmi haji,” ucapnya.

Visa haji diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Pasal 18 UU PIHU mengatur bahwa visa haji Indonesia terdiri atas visa haji kuota Indonesia, dan visa haji mujamalah undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Baca Juga: Gunakan Non Visa Haji, 34 Jemaah Pulang ke Indonesia

Visa kuota haji Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu haji reguler yang diselenggarakan oleh pemerintah dan haji khusus yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Tahun ini, kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 jemaah. Indonesia juga mendapat tambahan kuota sebanyak 20.000. Sehingga, total kuota haji Indonesia pada operasional 1445 H/2024 M adalah 241.000 jemaah.

Untuk warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, UU PIHU mengatur bahwa keberangkatannya wajib melalui PIHK. Dan, PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada Menteri Agama.

“Di luar itu pasti akan jadi masalah, dan terbukti ada berapa jemaah Indonesia yang terkena aturan yang diberlakukan oleh Kerajaan Arab Saudi,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×