Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Puncak utang jatuh tempo akan segera menanti presiden terpilih Prabowo Subianto, setidaknya pada tiga tahun pertama pemerintahannya.
Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto mengatakan bahwa kebutuhan dana untuk pendanaan akan semakin ketat.
Hal ini mengingat utang jatuh tempo semakin meningkat dan mencapai puncaknya pada tiga tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto, yakni pada tahun 2025, 2026 dan 2027.
Baca Juga: Ekonom Ini Sebut Utang Pemerintah Dalam Kondisi Tidak Aman
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian mengingat pemerintahan baru memiliki berbagai program prioritasnya yang membuat kebutuhan belanja akan meningkat.
"Ini harus hati-hati karena ada pada waktunya yang sama pemerintahan baru kalau dari janji-janjinya itu luar biasa banyak hal yang ingin dilakukan. Tetapi pada waktu yang sama belanja melebar, penerimaan melambat, terjadi defisit yang melebar, utang yang meningkat, uda gitu jatuh tempo lagi," ujar Akbar dalam acara Midyear Review CORE Indonesia 2024, Selasa (23/7).
Akbar menyebut, utang pemerintah per 31 Mei 2025 telah mencapai Rp 8.353 triliun, atau meningkat sebesar 7,3% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023.
Adapun utang pemerintah memiliki jangka waktu yang berbeda-beda, yakni ada yang dalam jangka pendek dan juga ada yang dalam jangka panjang. Namun, hal tersebut tetap harus menjadi perhatian pemerintah baru mengingat puncak utang jatuh tempo akan terjadi pada tiga tahun pertama pemerintahan baru.
Baca Juga: Utang Jatuh Tempo Pemerintah di 2025 Meningkat, Rp 100 Triliun Akan Dibayarkan ke BI
"Kombinasi dari itu semua perlu diperhatikan karena akan meningkat cukup besar pada tiga tahun ke depan," katanya.
Asal tahu saja, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang jatuh tempo pemerintah Indonesia pada tahun depan atau 2025 mencapai Rp 800 triliun.
Utang jatuh tempo tersebut menjadi rekor tertinggi yang akan dibebankan di pundak pemerintahan selanjutnya yakni Prabowo Subianto.
Kendati begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa risiko dari profil utang jatuh tempo yang tinggi pada tahun 2025 sangat kecil apabila kondisi perekonomian Indonesia membaik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kredibel dan kondisi politiknya stabil.
Baca Juga: Meracik Strategi Uang Pensiun untuk Investasi Saham
"Sehingga jatuh tempo yang seperti kelihatan tinggi itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal ekonomi dan politik tetap sama," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
