Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja penanganan Covid-19 di bidang perlindungan sosial sampai dengan 17 Juli 2020 telah mencapai Rp 74,54 triliun.
"Program perlindungan sosial telah menjangkau 60% masyarakat terbawah, dengan penyaluran stimulus ini diharapkan kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan dapat ditekan," sebagaimana dikutip dalam keterangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu, Minggu (26/7).
Baca Juga: Sah! skema burden saharing Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan mulai dijalankan
Secara terperinci, realisasi tersebut mencakup penyaluran bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 24,08 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Sebagaimana diketahui, pada tahun ini pemerintah menaikkan anggaran PKH menjadi Rp 37,4 triliun dari sebelumnya Rp 29,13 triliun. Skemanya pun diubah, dari yang sebelumnya per 3 bulan, menjadi satu bulan sekali mulai April 2020.
Tak hanya itu, pemerintah juga menaikkan target penerima PKH, dari yang sebelumnya 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM.
Selanjutnya, pemerintah juga telah mencairkan anggaran untuk kartu sembako atau Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) senilai Rp 22,44 triliun untuk 19,21 juta KPM.
Baca Juga: Sri Mulyani harap pemulihan ekonomi bisa terjadi di kuartal III
Sama seperti PKH, tahun ini pemerintah juga telah menambah target penerima kartu sembako, dari awalnya 15,2 juta menjadi 20 juta KPM. Nominal bansos ini pun ditambah dari semula Rp 150.000/bulan menjadi Rp 200.000/bulan, dengan total anggaran yang disiapkan senilai Rp 43,6 triliun.
Kemudian, untuk penyaluran paket sembako di wilayah Jabodetabek realisasinya telah mencapai Rp 1,67 triliun atau 24,55% dari total alokasi Rp 6,8 triliun untuk 1,89 juta KPM.
Adapun penyaluran bansos tunai di wilayah non-Jabodetabek realisasinya telah mencapai Rp 16,45 triliun atau 50,77% dari total alokasi Rp 32,4 triliun untuk 9,14 juta KPM.
Selain itu, untuk realisasi kartu prakerja saat ini telah disalurkan sebesar Rp 2,41 triliun dengan jangkauan 680.922 peserta. Pemerintah memang memperluas target penerima program kartu prakerja untuk 5,6 juta orang, dengan alokasi anggaran senilai Rp 20 triliun.
Baca Juga: Skema burden sharing Kemenkeu-BI mulai dijalankan pekan depan
Fokus dari program kartu prakerja ini adalah pelatihan untuk meningkatkan masyarakat agar mampu bersaing di pasar nasional dan pasar global.
Adapun kelompok masyarakat yang disasar adalah pengangguran, masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), serta bagi pegawai kelas rendah (low skill) yang ingin meningkatkan kualitasnya menjadi tingkat manajerial.
Terakhir, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sampai dengan 17 Juli 2020 adalah sebesar Rp 7,49 triliun atau 23,55% dari pagu Rp 31,8 triliun untuk 7,55 juta KPM. Dana yang akan digunakan untuk BLT ini bersumber dari dana desa yang digunakan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat wabah virus corona di daerah pedesaan.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, Kemenkeu akan selalu mendukung percepatan penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L). Dukungan ini berupa alokasi anggaran, dokumen anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta pencairan anggarannya.
Baca Juga: Di semester II ini, pemerintah akan tarik pinjaman US$ 5,5 miliar lagi
Penyaluran bansos saat ini pun diawasi oleh banyak pihak, seperti Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenkeu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kepolisian.
"Sekarang kan (penyaluran bansos) diawasi oleh APIP, Irjen, BPKP, KPK, diawasi oleh kepolisian. (Apabila ada ketidaksesuaian) pasti harus dilakukan koreksi, karena yang mengawasi banyak sekarang," kata Askolani, Rabu (22/7).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
