Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Tendi Mahadi
Adapun penyaluran bansos tunai di wilayah non-Jabodetabek realisasinya telah mencapai Rp 16,45 triliun atau 50,77% dari total alokasi Rp 32,4 triliun untuk 9,14 juta KPM.
Selain itu, untuk realisasi kartu prakerja saat ini telah disalurkan sebesar Rp 2,41 triliun dengan jangkauan 680.922 peserta. Pemerintah memang memperluas target penerima program kartu prakerja untuk 5,6 juta orang, dengan alokasi anggaran senilai Rp 20 triliun.
Baca Juga: Skema burden sharing Kemenkeu-BI mulai dijalankan pekan depan
Fokus dari program kartu prakerja ini adalah pelatihan untuk meningkatkan masyarakat agar mampu bersaing di pasar nasional dan pasar global.
Adapun kelompok masyarakat yang disasar adalah pengangguran, masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), serta bagi pegawai kelas rendah (low skill) yang ingin meningkatkan kualitasnya menjadi tingkat manajerial.
Terakhir, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sampai dengan 17 Juli 2020 adalah sebesar Rp 7,49 triliun atau 23,55% dari pagu Rp 31,8 triliun untuk 7,55 juta KPM. Dana yang akan digunakan untuk BLT ini bersumber dari dana desa yang digunakan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat wabah virus corona di daerah pedesaan.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, Kemenkeu akan selalu mendukung percepatan penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L). Dukungan ini berupa alokasi anggaran, dokumen anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta pencairan anggarannya.
Baca Juga: Di semester II ini, pemerintah akan tarik pinjaman US$ 5,5 miliar lagi
Penyaluran bansos saat ini pun diawasi oleh banyak pihak, seperti Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenkeu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kepolisian.
"Sekarang kan (penyaluran bansos) diawasi oleh APIP, Irjen, BPKP, KPK, diawasi oleh kepolisian. (Apabila ada ketidaksesuaian) pasti harus dilakukan koreksi, karena yang mengawasi banyak sekarang," kata Askolani, Rabu (22/7).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
