Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi total belanja pemerintah pusat pada periode bulan Januari-Maret 2020 adalah sebesar Rp 277,9 triliun, atau setara dengan 16,5% dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yaitu sebesar Rp 1.683,5 triliun.
Jumlah ini sendiri tumbuh 6,6% apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp 260,7 triliun.
Baca Juga: Defisit anggaran menipis 0,45%, tersokong setoran dividen bank-bank BUMN
Belanja pemerintah pusat ini ditunjang oleh belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan belanja non-K//L. Untuk realisasi belanja K/L pada periode ini mencatat pertumbuhan yang cukup tajam, yaitu Rp 143 triliun atau 11% dari realisasi tahun sebelumnya senilai Rp 128,8 triliun.
"Pertumbuhan ini didorong oleh belanja pegawai yang mengalami kenaikan 8%. Ini dikarenakan, pada awal tahun terjadi pembayaran tunjangan kinerja untuk beberapa K/L," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di dalam telekonferensi daring, Jumat (17/4).
Belanja pegawai sampai dengan Maret 2020 tercatat sebesar Rp 48,6 triliun atau 18,6% dari pagu APBN 2020 sebesar Rp 261,2 triliun.
Di sisi lain, belanja barang tercatat sebesar Rp 35,2 triliun atau 10,5% dari pagu APBN 2020 sebesar Rp 335,9 triliun. Jumlah ini mengalami kontraksi 6,6% dari realisasi di tahun sebelumnya sebesar Rp 37,7 triliun.
Baca Juga: Gara-gara corona, penerimaan pajak di kuartal I turun 2,5% jadi Rp 241,6 triliun
Untuk belanja modal pada periode ini tercatat sebesar 12 triliun atau 5,7% dari pagu APBN 2020 senilai Rp 209,5 triliun. "Belanja modal meskipun Rp 12 triliun itu naik 32% dari tahun lalu. Pasalnya, tahun ini memang direncanakan belanja modal yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 189,3 triliun. Jadi dari sisi basisnya memang sudah meningkat," papar Sri.
Namun demikian, Sri mengatakan nantinya belanja modal diperkirakan akan mengalami perlambatan. Ini karena, akan ada banyak pemotongan atau pengubahan kontrak dari awalnya single year menjadi multi years.
Hal ini, kata Sri, sejalan dengan adanya prioritas belanja yang lebih ditujukan kepada kesehatan, bantuan sosial (bansos), dan pemulihan ekonomi akibat dari wabah virus corona.
Baca Juga: Kemenkeu prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2020 sebesar 4,52% - 4,68%
Terakhir, Kemenkeu mencatat belanja bantuan sosial (bansos) sampai dengan Maret 2020 sebesar Rp 47,2 triliun atau mengalami kenaikan 27,6% dari tahun sebelumnya yang senilai Rp 37 triliun. Realisasi belanja bansos ini setara dengan 45,6% dari pagu APBN 2020 sebesar Rp 103 triliun.
Selanjutnya, untuk belanja non-K/L sampai dengan Maret 2020, pemerintah telah membelanjakan sebesar Rp 134,9 triliun atau 17,4% dari pagu APBN 2020 senilai Rp 773,9 triliun. Belanja non-K/L pada periode ini tumbuh sebesar 2,2% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp 132 triliun.
Belanja non-K/L ini ditunjang oleh pembayaran bunga utang yang mencapai Rp 73,8 triliun atau 25% dari alokasi APBN 2020 sebesar Rp 295,2 triliun.
Baca Juga: Sri Mulyani perluas insentif pajak, tapi Industri pers tidak termasuk
"Pembayaran bunga utang ini tumbuh 4,6% untuk subsidi, karena harga minyak menurun maka akan mengalami penurunan untuk pembayaran subsidi, baik listrik maupun minyak kita," kata Sri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
