kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.347.000 0,15%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Begini cara Sri Mulyani percepat penyaluran anggaran PEN


Rabu, 23 September 2020 / 19:30 WIB
Begini cara Sri Mulyani percepat penyaluran anggaran PEN
ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2020). Rapat kerja tersebut membahas laporan dan pengesahan hasil Panitia Kerja Pembahasan RUU Pertanggungjawaban dan Pelaksana


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Yudho Winarto

Misalnya, program dukungan UMKM. Kata Abra subsidi bunga untuk UMKM akan sulit terserap karena pertimbangan perbankan terhadap debitur.

Dia mengatakan, di situasi saat ini perbankan akan mempertimbangan kemampuan debitur UMKM penerima, meski ada subsidi bunga dari pemerintah.

Baca Juga: Dorong proyek infrastruktur, Bank Mandiri beri kredit PEN kepada supplier Adhi Karya

Kata Abra, sebaiknya pemerintah merealokasi anggaran PEN yang terlalu banyak prosedur ke program yang sifatnya bantuan langsung tunai (BLT). Tujuannya memperkuat daya beli masyarakat, sehingga meningkatkan demand untuk dunia usaha, termasuk UMKM.

“UMKM dalam konteks modal kerja masih tidak terlalu membutuhkan, yang penting demandnya. Survei BPS terbaru, terjadi penurunan omzet, karena pendapatan usaha kecil menurun akibat daya beli yang hampir tidak ada,” kata Abra kepada Kontan.co.id, Rabu (23/9).

Namun, Abra menilai sebetulnya pemerintah sudah meyakini kalau anggaran PEN tidak bisa 100% terserap. Menurutnya, ini menjadi strategi pemerintah untuk memperbesar Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2020, sehingga bisa digunakan untuk belanja di 2021.

Dengan penyerapan anggaran PEN yang rendah, Abra memprediksi akan membuat ekonomi Indonesia makin terpuruk. Proyeksi Indef akhir tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih dari minus 2%.

Ekonom Senior Fauzi Ichsan menambahkan ekonomi Indonesia akan turun karena daya serap belanja negara yang rendah. Menurutnya, sebelum pandemi pun, daya serap anggaran belanja jarang lebih dari 95%, meski biasanya di kuartak IV-2020 ada akselerasi.

“Dalam krisis pandemi, di mana sektor swasta terpuruk tajam, belanja pemerintah menjadi pilar utama ekonomi dan jaring pengaman penanganan kemiskinan. Dampaknya buruh yang kena PHK,” kata Ichsan kepada Kontan.co.id, Rabu (23/9).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Negosiasi & Mediasi Penagihan yang Efektif Guna Menangani Kredit / Piutang Macet

[X]
×