Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan 16 September 2020 sebesar Rp 254,4 triliun. Angka tersebut setara dengan 36,6% dari total pagu sejumlah Rp 695,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tren penyerapan anggaran program PEN sudah cukup membaik sejak Juli lalu. Terhitung sejak Presiden RI Joko Widodo yang meminta Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mengakselerasi penyerapan anggaran di tiap program.
Berdasarkan data Kemenkeu, ada peningkatan Rp 23,05 triliun dari realisasi semester I-2020 sampai akhir Juli. Kemudian, sampai dengan akhir Agustus lalu anggaran PEN yang terserap sebesar Rp 63,93 triliun. Selanjutnya, dalam enam belas hari yakni sampai 16 September 2020 penyerapannya bertambah Rp 42,8 triliun.
Baca Juga: Serapan anggaran kesehatan PEN baru capai Rp 18,45 triliun, ini penjelasan pemerintah
“Kita akan terus melakukan monitoring terus-menerun, dan memberikan masukan kepada Kementerian dan Lembaga untuk meningkatkan pos-pos yang tidak bergerak sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat membantu seluruh masyarakat dan dunia usaha seperti yang direncanakan,” kata Menkeu, Selasa (22/9).
Secara rinci, realisasi sampai dengan pertengahan bulan ini tersebar dalam enam program. Pertama, anggaran kesehatan sebesar Rp 18,45 triliun, setara 21,07% dari pagu senilai Rp 87,55 triliun.
Kedua, perlindungan sosial sebesar Rp 134,45 triliun atau sama dengan 65,94% dari pagu Rp 203,91 triliun. Ketiga, dukungan sektoran dan pemerintah daerah (Pemda) sejumlah Rp 20,53 triliun, setara dengan 19,36% dari total anggaran sebesar Rp 106,05 triliun.
Keempat, dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar Rp 58,74 triliun, angka ini telah merealisasikan 47,57% dari total anggaran Rp 123,47 triliun. Kelima, insentif usaha dalam bentuk perpajakan senilai Rp 22,23 triliun, atau setara 18,43% dari pagu sejumlah Rp 120,61 triliun.
Keenam, pembiayaan korporasi meliputi suntikan dana untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tapi program ini belum terealisasi sama sekali dari total pagu anggaran Rp 53,57 triliun. Pemerintah mengklaim akan mencairkan di waktu yang tepat.
Sementara itu, Ekonom Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menilai anggaran program PEN 2020 tidak akan bisa 100% terserap di akhir tahun. Menurutnya, beberapa pos rawan tersendat.
Misalnya, program dukungan UMKM. Kata Abra subsidi bunga untuk UMKM akan sulit terserap karena pertimbangan perbankan terhadap debitur.
Dia mengatakan, di situasi saat ini perbankan akan mempertimbangan kemampuan debitur UMKM penerima, meski ada subsidi bunga dari pemerintah.
Baca Juga: Dorong proyek infrastruktur, Bank Mandiri beri kredit PEN kepada supplier Adhi Karya
Kata Abra, sebaiknya pemerintah merealokasi anggaran PEN yang terlalu banyak prosedur ke program yang sifatnya bantuan langsung tunai (BLT). Tujuannya memperkuat daya beli masyarakat, sehingga meningkatkan demand untuk dunia usaha, termasuk UMKM.
“UMKM dalam konteks modal kerja masih tidak terlalu membutuhkan, yang penting demandnya. Survei BPS terbaru, terjadi penurunan omzet, karena pendapatan usaha kecil menurun akibat daya beli yang hampir tidak ada,” kata Abra kepada Kontan.co.id, Rabu (23/9).
Namun, Abra menilai sebetulnya pemerintah sudah meyakini kalau anggaran PEN tidak bisa 100% terserap. Menurutnya, ini menjadi strategi pemerintah untuk memperbesar Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2020, sehingga bisa digunakan untuk belanja di 2021.
Dengan penyerapan anggaran PEN yang rendah, Abra memprediksi akan membuat ekonomi Indonesia makin terpuruk. Proyeksi Indef akhir tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih dari minus 2%.
Ekonom Senior Fauzi Ichsan menambahkan ekonomi Indonesia akan turun karena daya serap belanja negara yang rendah. Menurutnya, sebelum pandemi pun, daya serap anggaran belanja jarang lebih dari 95%, meski biasanya di kuartak IV-2020 ada akselerasi.
“Dalam krisis pandemi, di mana sektor swasta terpuruk tajam, belanja pemerintah menjadi pilar utama ekonomi dan jaring pengaman penanganan kemiskinan. Dampaknya buruh yang kena PHK,” kata Ichsan kepada Kontan.co.id, Rabu (23/9).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
