Reporter: Adhitya Himawan |
JAKARTA. Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bathoegana menegaskan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) akan berlangsung selama enam bulan, namun takkan dilakukan menjelang Pemilu 2014. Oleh sebab itu, BLSM bukanlah money politics menggunakan APBN.
"Presiden SBY sendiri menegaskan ini berlangsung hanya sementara dan tidak diberikan mendekati pemilu. Tidak sampai masuk Tahun 2014. Supaya Demokrat tidak dituding lagi," kata Sutan kepada KONTAN di Gedung DPR RI, Senin, (20/5).
Menurutnya, pemberian BLSM murni untuk menolong daya beli masyarakat tidak mampu yang terkena dampak kenaikan harga barang dan jasa pasca kenaikan BBM. Kecurigaan terhadap BLSM tak perlu ada mengingat pemberian BLSM hanya berlangsung antara 4 bulan-6 bulan
Ia menambahkan, kebijakakan BBM tak perlu dipermasalahkan kembali. Sebab, UU APBN 2013 memberikan kewenangan keada pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi apabila situasinya diperlukan. Penyesuaian itu tidak perlu mendapat persetujuan DPR RI.
Namun, Sutan mengakui polemik yang muncul adalah bagaimana memberikan kompensasi yang tepat kepada masyarakat. Walau begitu, kata dia, mekanisme pemberian BLSM hampir pasti akan disetujui DPR.
Ia juga berharap pemerintah tak berhenti hanya pada solusi jangka pendek seperti BLSM. Pemerintah juga harus membangun infrastruktur trasportasi publik untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. "Kalau transportasi publik enak, orang berhenti pakai mobil. Konsumsi BBM tidak membengkak terus,"pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
