Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi IX DPR RI mengusulkan alternatif pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dilakukan oleh pihak sekolah. Usulan ini menyusul banyaknya kasus keracunan MBG di beberapa wilayah.
Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, penunjukan sekolah sebagai pengelola MBG dapat memastikan kualitas pangan yang lebih terjamin dan fresh saat disajikan pada siswa.
"Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah," kata Yahya dalam keterangan resminya, Senin (22/9).
Seperti diketahui, saat ini MBG melibatkan mitra seperti yayasan dan UMKM untuk operasional dapur dan penyaluran makanannya. Yahya mengusulkan agar pengelolaan diberikan kepada masing-masing sekolah untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang ada, sekaligus karena pihak sekolah lebih memahami karakter anak-anak didiknya yang mendapat fasilitas program MBG.
Baca Juga: Universitas Ciputra Jakarta Buka Tahun 2026, Terapkan Teknologi AI dan Konsep RBE
"Karena akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya," sambungnya.
Berdasarkan catatannya, sejak Januari hingga September 2025, sedikitnya 5.626 kasus keracunan terjadi di 17 provinsi. Terbaru, keracunan massal MBG terjadi di Kab Banggai Kepulauan. Kemudian ada juga keracunan MBG di Garut, Tasikmalaya, hingga Bau Bau Sulawesi Tenggara.
Selain masalah keracunan, Yahya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran BGN. Di mana anggaran MBG hingga September hanya terserap Rp13,2 triliun atau 18,6 persen dari alokasi Rp71 triliun.
Padahal, klaim pelaksanaan MBG telah berlangsung di 38 provinsi dengan jumlah penerima manfaat mencapai 22 juta. Akan tetapi, angka tersebut tidak dapat diverifikasi karena minimnya informasi yang dapat diakses publik.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara terkait alasan rendahnya serapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga September ini.
Rendahnya serapan anggaran ini, sebelumnya juga mendapatkan sorotan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Bahkan pihkanya menyebut akan alihkan program MBG ke program lain jika tak terserap dengan baik.
Dadan mengakui ada tantangan dalam penyerapan anggaran MBG, utamanya terkait pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Mesin penyerapan anggaran di Badan Gizi itu adalah jumlah SPPG. Satu SPPG berdiri dalam satu hari, maka Rp1 miliar akan terserap. Kenapa kita lambat di awal? Karena kan banyak orang yang tidak yakin program ini akan jalan,” kata Dadan saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jum'at (19/9).
Dadan mengatakan pada awal Januari lalu realisasi anggaran BGN hanya mencapai Rp 190 miliar lantaran terbatasnya jumlah SPPG baru.
Namun dia menyebut, saat ini jumlah SPPG terus bertambah mencapai 8.344 dapur. Penambahan SPPG turut mendongkrak serapan anggaran BGN sebesar 8,3 triliun.
Dadan juga memastikan serapan anggaran terus bertambah seiring dengan peningkatnya jumlah SPPG dan jumlah penerima manfaat.
Baca Juga: 335 Anak Keracunan MBG Terjadi di Banggai, BGN Minta Maaf
Selanjutnya: Peruri Bestari Festival Gaungkan Gaya Hidup Berkelanjutan ke Generasi Muda
Menarik Dibaca: Peruri Bestari Festival Gaungkan Gaya Hidup Berkelanjutan ke Generasi Muda
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
