Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi IX DPR RI mempertanyakan standar pelayanan program makan bergizi gratis (MBG) yang sedang berjalan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar mengatakan pihaknya pernah meninjau program MBG di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan mengaku banyak pelayanan MBG yang dilakukan secara asal-asalan.
"Begitu banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih asal-asalan dan kurang pengawasan dari Badan Gizi Nasional (BGN)," katanya saat Raker Bersama BGN di Jakarta, Selasa (6/5).
Bahkan dia menyebut pernah menemukan ulat dalam menu MBG saat melakukan inspeksi dadakan di daerah.
Hal itu pun menurutnya bisa membuat trauma bagi penerima manfaat. Apalagi, jika tidak langsung dilakukan perbaikan pelayanan.
Baca Juga: Program MBG Belum Mampu Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal 1-2025
Selain itu, dirinya juga pernah menemukan ada anak SMP yang menerima buah jeruk dalam menu MBG namun dengan kualitas yang kurang baik.
"Anak SMP dikasih buah jeruk asal-asalan. Jadi jeruknya, waduh, kecutnya minta ampun, kecil-kecil ini," tutur dia.
Dirinya juga sempat menemukan nasi dalam menu MBG yang kurang layak konsumsi karena sangat keras.
Untuk itu ia meminta kepada Badan Gizi Nasional untuk memberikan standar yang jelas terkait pembelian bahan makanan dalam program MBG.
Dengan begitu, seluruh paket makan yang diterima dapat benar - benar bermutu sesuai yang diharapkan.
Lebih lanjut, Muazzim juga menyebut saat ini pengawasan SPPG juga masih belum berjalan optimal.
Dia mengatakan ada beberapa tim di SPPG yang kerap kebingungan jika terjadi masalah dalam pelaksanaan program. Pasalnya hingga kini penanggung jawab di masing-masing provinsi atau kabupaten/kota masih belum ada.
"Saya melihat hari ini, kita akan ada bom waktu. Bahwa makan bergizi gratis ini realisasinya enggak seperti yang kita harapkan," kata dia.
Adapun hingga 6 Mei 2025, program makan begizi gratis telah menjangkau sebanyak 3.506.941 penerima manfaat.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan total penerima manfaat terdiri dari 19 kelompok mulai dari kelompok usia PAUD, ibu hamil, ibu menyusui, balita hingga seminari.
"Jadi cakupannya sudah lengkap termasuk didalamnya ada sekolah luar biasa (SLB) yang sudah kami layani ada 87 sekolah, demikian juga ada pondok pesantren yang sudah dilayani 108 pesantren," jelas Dadan.
Baca Juga: BGN Sebut Hasil Laboratorium Kasus Keracunan MBG di Cianjur Negatif
Selanjutnya: Jumlah Cabang Gerai yang Tidak Banyak Bisa Jadi Penyebab Ritel Susah Bertahan
Menarik Dibaca: 4 Varian Micellar Water Wardah Sesuai Jenis Kulit untuk Hapus Makeup dan Kotoran
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
