Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Rencana perluasan bantuan pangan secara non-tunai dari 1,2 juta menjadi 10 juta keluarga penerima pada tahun 2018 nanti masih menghadapi ganjalan. Pertama, hambatan datang dari anggaran.
Andi ZA Dulung, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial mengatakan, total anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan perluasan bantuan pangan non-tunai tersebut Rp 12 triliun. Tapi dalam pagu indikatif APBN 2018, anggaran tersebut belum ada.
"Tapi itu tidak membuat kami khawatir, uangnya ada walau sekarang bentuknya beras," katanya kepada Kontan, usai Rapat Dengar Pendapat terkait Bantuan Sosial di Gedung DPR, Rabu (5/7).
Yang membuat khawatir kata Andi, anggaran yang digunakan untuk e-warung. Andi mengatakan, untuk memperluas cakupan bantuan pangan non tunai bagi 10 juta keluarga, total e-warung yang dibutuhkan 10.000. Dari jumlah tersebut, saat ini sudah ada sekitar 2.800 e- warung.
Sementara itu, 7.500 lainnya yang memerlukan Rp 200 miliar, dananya belum dialokasikan. Andi berharap, pemerintah bisa segera memikirkan anggaran tersebut.
Menurutnya, ketiadaan e-warung akan berdampak pada banyak hal. Pertama, terhadap efektifitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai. Keberadaan e-warung bisa menjadi penyelamat, karena berdasar hasil pengamatan direktoratnya terhadap penyaluran bantuan non tunai yang belum ada e-warungnya, masyarakat kesulitan memanfaatkan bantuan.
Pasalnya, banyak warung umum yang sudah ada masih enggan melayani penggunaan voucher pangan. Selain itu, ketiadaan e-warung juga dikhawatirkan akan berdampak ke stabilitas harga barang yang dibutuhkan oleh masyarakat penerima bantuan.
"Jadi kalau tidak ada program ini bisa sukses, bisa juga tidak. E-warung ini sama dengan Bulog, kalau mereka tidak ada harga barang tidak stabil, kalau ada, stabil karena pemerintah bisa intervensi, itu seperti kapal penyelamat," katanya.
Dampak kedua, pada pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima bantuan. E-warung, program yang dirancang untuk masyarakat penerima bantuan agar selain menerima bantuan, mereka juga bisa ikut mendapatkan hasil dari penyaluran bantuan.
Samsu Niang, Anggota Komisi VIII dari FPDIP sementara itu meminta kepada pemerintah untuk memberi anggaran pada program e-warung. "E-warung ini diagungkan, dibutuhkan masyarakat, tapi kenapa 2018 bisa tidak ada anggarannya, saya harap pemerintah bisa pikirkan anggaran itu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
