Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Masih ingat Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)? Ya, dulu, Bapindo adalah bank pemerintah yang khusus membiayai infrastruktur. Setelah 38 tahun berdiri, bank ini melebur dengan tiga bank milik pemerintah lainnya jadi Bank Mandiri akibat krisis moneter, tahun 1998.
Kini, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), berniat membangunkan kembali lembaga pembiayaan sejenis Bapindo. Pemerintah menyebutnya sebagai bank infrastruktur.
Kemarin (16/2), Presiden Jokowi telah mengumpulkan para menteri bidang ekonomi dan direksi lembaga pembiayaan pemerintah di Istana Bogor, untuk membahas serius kelahiran bank reinkarnasi Bapindo itu. Pemerintah juga tengah menyiapkan aturan payung hukum pembentukan bank infrastruktur, serta tahap pembentukannya. "Setelah aturan selesai, berikutnya siapa yang akan mengelola," kata Rini Soemarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kepada KONTAN, Senin (16/2).
Rini menambahkan, sebagai langkah awal, pemerintah akan menggabungkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Pusat Investasi Pemerintah. Pemerintah juga memberi modal senilai total sekitar Rp 20,35 triliun ke SMI.
Entitas hasil merger inilah yang akan mengelola dana infrastruktur sekaligus embrio bank infrastruktur. "Arahnya ke sana, kami berharap segera terealisasi," ungkap Rini.
Berdasarkan riset KONTAN, pemerintah membutuhkan dana infrastruktur Rp 5.452 triliun dalam periode 2015-2019 atau Rp 1.000 triliun per tahun. Padahal, plafon anggaran infrastruktur per tahun minim saja. Tahun ini, menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, bujet infrastruktur di APBN Perubahan 2015 hanya Rp 290 triliun atau masih jauh dari ideal.
Nah, bank ini akan membidik dana-dana milik pengelola lembaga pensiun serta lembaga pembiayaan milik pemerintah. Bahkan sepuluh lembaga pembiayaan pemerintah berkomitmen berinvestasi ke bank infrastruktur. Potensi dana mereka mencapai Rp 400 triliun. "Selama ini dana itu hanya ditempatkan di surat berharga seperti obligasi swasta dan pemerintah atau di deposito," kata Sofyan Djalil, Menko Perekonomian.
Toh, radar para politisi di Senayan mulai awas mencermati rencana ini. Mereka ingin menguji rencana pemerintah ini dalam Panitia Kerja (Panja) bank infrastruktur yang akan bekerja mulai bulan Maret 2015.
Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Misbakhun menyatakan, pembentukan lembaga pembiayaan ini perlu untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Tapi, rencana pemerintah harus dicermati. "Yang harus didalami adalah sektor investasi apa yang dibiayai, bentuknya bagaimana, dan tenor pinjaman berapa lama," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
