Reporter: Shintia Rahma Islamiati, Titis Nurdiana | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjadi salah satu proyek besar dalam daftar 21 proyek prioritas yang tengah ditangani Badan Pengelola Investasi (BPI) Dana Anagata Nusantara (Danantara).
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyebut bahwa restrukturisasi Garuda membutuhkan dana besar, mencapai sekitar Rp 20 triliun, termasuk untuk mendukung pengadaan pesawat baru bagi anak usahanya, Citilink.
“Pertamina akan masuk Garuda melalui konversi utang avtur,” ungkap Dony kepada Kontan, Jumat (26/7).
Namun, Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menilai proyek Garuda dan berbagai proyek prioritas lainnya yang ditangani Danantara belum menunjukkan perbaikan mendasar, terutama dalam aspek keuangan dan struktur bisnis.
Baca Juga: Danantara Suntik Modal Garuda Indonesia Rp 6,65 Triliun
“Kami mencermati 21 proyek prioritas yang dikelola Danantara, sebagian besar masih dibebani masalah keuangan, struktur kelembagaan, dan model bisnis yang belum sehat,” tegas Anggia dalam rapat kerja bersama Kementerian BUMN dan Danantara, Rabu (23/7/2025).
Menurut Anggia, restrukturisasi yang berjalan sejauh ini masih bersifat permukaan dan belum menyentuh akar persoalan, termasuk pengawasan terhadap skema subsidi yang tidak efisien.
“Kondisi ini menuntut ketegasan. Jangan sampai proses konsolidasi dan merger hanya menjadi kosmetik administrasi tanpa transformasi biaya, efisiensi SDM, dan pembaruan model bisnis,” katanya.
Komisi VI DPR juga menyoroti ketidakjelasan struktur koordinasi dan akuntabilitas antara BPI, holding operasional dan holding investasi.
Anggia menekankan bahwa relasi kelembagaan antara entitas-entitas tersebut harus diatur secara tegas agar tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi dan bias dalam pengambilan keputusan strategis.
Baca Juga: Garuda Indonesia Pangkas Tarif Penerbangan Domestik 5% hingga Juli 2025, Ini Rutenya
Lebih lanjut, DPR meminta Kementerian BUMN memastikan bahwa tata kelola Danantara berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari moral hazard.
DPR menekankan bahwa pemberian subsidi pada entitas yang bermasalah tanpa reformasi mendalam berisiko menggerus kredibilitas kelembagaan dan memperberat beban fiskal negara.
“Tindakan korektif berbasis prinsip good governance harus menjadi prioritas demi menjaga kredibilitas kelembagaan dan keberlanjutan fiskal negara,” pungkas Anggia.
Baca Juga: Airlangga Beberkan Perkembangan Rencana Garuda Beli 50 Pesawat Boeing
Selanjutnya: Minyak Sumur Rakyat Bisa Dijual ke KKKS Mulai Agustus 2025, Ini Skemanya!
Menarik Dibaca: Makna Lagu Terbuang Dalam Waktu dari Barasuara, Soundtrack Film Sore
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_01072510312000.jpg)
