Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
BOGOR. Hasrat presiden Joko Widodo (Jokwi) memiliki lembaga pembiayaan untuk infrastruktur sangat besar. Jokowi bahkan sudah mengumpulkan sejumlah lembaga pembiayaan milik pemerintah di Istana Bogor.
Tujuannya, untuk mengetahui potensi dana kelolaan yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dari pertemuan itu diketahui, ada dana kelolaan yang bisa disalurkan ke infrastruktur sebesar Rp 400 triliun.
Menteri Koordinator (Menko) bidang perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, selama ini dana itu hanya ditempatkan pada sejumlah surat berharga, seperto obligasi baik milik swasta dan pemerintah, atau ditempatkan di deposito. Beberapa instrumen lainnnya adalah dana yang dikelola oleh BPJS ketenagakerjaan, atau dana haji yang ada di Kementerian Agama.
Namun, untuk bisa merealisasikan hal itu diperlukan perubahan mengenai aturan mengenai investasi. Sebab, ada kehawatiran jika dana tersebut disalurkan sebagian ke infrastruktur tidak sesuai dengan rencana jangka panjang pendanaan.
Misalnya, dana pensiun itu pasti dibutuhkan di masa yang akan datang, jangan sampai karena dipakai untuk infrastruktur dananya tidak cukup untuk membayar klaim. "Namun, selama governance-nya bagus dan pelaksanaannya pruden tidak masalah," ujar Sofyan.
Sekedar informasi, beberapa lembaga pembiayaan yang hadir diantaranya adalah, PT sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Taspen, Lembaga Pengelola Dana Pendirikan, PT Asabri. Selain itu, hadir juga Badan Penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Lembaga Pengelola Dana Bergulir(LPDB), Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Pusat Pembangunan Hutan, dan dirjen penyelenggaraan haji dan umrah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
