Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Dunia (World Bank) berdasarkan hasil kajian bertajuk 'Public Expenditure Review: Spending for Better Results' menyatakan, kebijakan belanja Indonesia untuk sektor kesehatan, bantuan sosial (bansos), dan infrastruktur saat ini masih kurang.
Terlebih, apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga Indonesia dan kebutuhan di dalam negeri. "Belanja untuk sektor-sektor prioritas telah meningkat, tetapi masih belum mencukupi," kata Bank Dunia sebagaimana dikutip dalam hasil kajian, Senin (29/6).
Baca Juga: Bisnis Rill, Pasar Saham, dan Pandemi Covid-19
Menurut Bank Dunia, kualitas belanja publik di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi, saat pemerintah melakukan realokasi sebagian belanja dari subsidi energi ke bidang-bidang yang lebih penting untuk pembangunan.
Meskipun telah ada perbaikan, tetapi Bank Dunia melihat alokasi belanja untuk kesehatan, bansos, dan infrastruktur tetap tidak mencukupi apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga Indonesia dan kebutuhannya.
Pemerintah mengalokasikan belanja publik untuk kesehatan sebesar 1,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau hanya setengah dari yang dibelanjakan oleh negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower middle-income country/LMIC).
"Belanja ini hanya berjumlah sebesar US$ 49 per kapita, jauh di bawah rata-rata negara berpenghasilan menengah ke bawah. Anggaran ini juga berada di bawah nilai yang direkomendasikan, yaitu US$ 110 per kapita yang diperlukan untuk pemberian layanan perawatan kesehatan universal (Universal Health Coverage)," papar Bank Dunia.
Baca Juga: Begini kata pengamat soal ancaman reshuffle yang dilontarkan Jokowi
Lebih lanjut dipaparkan, untuk dapat sepenuhnya menerapkan program perawatan kesehatan universal, maka pemerintah memerlukan peningkatan belanja kesehatan publik menjadi sekitar 2,3% dari PDB per tahun. Namun, jumlah tersebut tidak termasuk belanja pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
