Sumber: Antara | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menggandeng Bank Dunia untuk Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memperoleh rumah bersubsidi.
"Kami sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dan pembahasan intensif untuk mewujudkan program itu," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus, di Jakarta, Kamis (6/10).
Menurut Maurin, program tersebut dimaksudkan untuk pekerja formal dan informal yang selama ini memiliki keterbatasan akses ke perbankan.
"Kami tengah merancang program bantuan pembiayaan berdasarkan tabungan. Jadi pekerja informal diharuskan menabung terlebih dahulu dengan jangka waktu tertentu sekitar enam bulan sampai satu tahun. Setelah mencapai jangka waktu yang ditentukan maka pekerja informal dapat memperoleh bantuan dari pemerintah berupa uang muka", katanya.
Dia menyebut, nilai bantuan dan kerja sama dengan Bank Dunia itu berupa bantuan untuk pembiayaan perumahan bersubsidi sebesar US$ 197 juta. Rencananya, program BP2BT akan menargetkan sebanyak 715.000 unit rumah bersubsidi untuk MBR.
"Rata-rata bantuan yang akan diberikan untuk MBR diperkirakan Rp 27 juta rupiah per rumah tangga," jelas Maurin.
Progam kerjasama dengan Bank Dunia ini tidak hanya menyangkut pogram BP2BT, tetapi juga menyangkut bantuan teknis lainnya seperti untuk konsultansi Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
"Kami saat ini sedang membahas tentang Peraturan Pemerintah tentang Tapera. Tapera ini harus sudah diimplementasikan pada Maret 2018. Apabila ada masukan dari Bank Dunia, kami persilahkan", kata Maurin.
Untuk program BP2BT direncanakan akan menggandeng beberapa bank pelaksana. Ada beberapa bank yang berpotensi untuk ikut serta dalam program BP2BT di antaranya, BRI, Bank Artha Graha dan BTN. Selain itu, program ini akan melibatkan juga lembaga asuransi atau jaminan lainnya, seperti Jamkrindo.
Task Team Leader dari Bank Dunia, Taimur Samad seperti dikutip Maurin, telah meminta pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menyiapkan hal-hal lainnya, seperti Kepmen (Keputusan Menteri), Permen (Peraturan Menteri) maupun SK (Surat Keputusan) dan peraturan lainnya. (Edy Sujatmiko)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
