Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) belum mengusulkan tambahan anggaran Rp 100 juta kepada Komisi IX DPR RI untuk program makan bergizi gratis (MBG).
Kepala BGN, Dadan Hindayana menyebut pihaknya baru menyampaikan terkait hasil evaluasi pelaksanaan program dengan anggaran yang telah di alokasikan di tahun ini yakni Rp 71 triliun.
"Tidak dibahas dengn DPR, yang ini yang jelas kami menyampaikan pemanfaatan anggaran Rp71 triliun termasuk hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan anggaran itu," jelas Dadan usai Raker Bersama Komisi IX DPR RI, Senin (3/2).
Baca Juga: Soal UMKM Mitra Makan Bergizi Gratis Dapat Modal Rp 500 Juta, BGN Buka Suara
Dadan kemudian menjelaskan terkait tambahan anggaran Rp 100 triliun itu masih belum direalisasikan. Menurutnya, BGN masih fokus dengan alokasi anggaran yang sudah diberikan yakni Rp 71 triliun.
Walau begitu, dia tegaskan tambahan anggaran yang dimaksud itu telah disiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN.
"Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa program makan bergizi itu akan didanai dari APBN," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita membenarkan bahwa pihaknya belum membahas terkait usulan tambahan Rp 100 triliun untuk program makan bergizi gratis ini.
Selama ini, beberapa hal yang dibahas dengan Badan Gizi Nasional terfokus pada tata kelola, seperti kontrol termasuk beberapa hal yang menyangkut payung hukum dalam melaksanakan program.
"Tadi kami belum bicara detail tambahan anggaran karena kami masih bicara yang Rp 72 triliun. Kemudian kan kita mau bicara lanjut sementara Rp71 ini belum terserap semua, belum selesai," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal mengabulkan permintaan tambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp100 triliun.
"Apabila Program Makan Bergizi Gratis ini akan ditingkatkan, dari Rp71 triliun ditambahkan Rp100 triliun, bukan naik ke Rp100 triliun tapi jadi Rp171 triliun, maka jumlah sentra akan meningkat dan saya harap ini bisa menimbulkan efek berganda yang luar biasa bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/2).
Baca Juga: Pemerintah Tambah Anggaran MBG Rp 100 Triliun, Pinsar: Selamatkan Usaha Peternak UMKM
Menkeu menyatakan Pemerintah memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran untuk mengoptimalkan alokasi belanja negara tahun anggaran 2025 senilai Rp3.621,3 triliun. Efisiensi itu bertujuan untuk memastikan manfaat APBN dirasakan langsung oleh masyarakat.
Maka pos belanja yang tidak berdampak langsung ke masyarakat diminta untuk dipangkas. Sedangkan program dan proyek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diprioritaskan, termasuk MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia yang sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga mereka mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik,” ujarnya.
Baca Juga: Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp 171 Triliun, UMKM Dapat Berkah
Selanjutnya: Fokus Kembangkan Produk Hilir, Cek Rekomendasi Saham Indah Kiat Pulp & Paper (INKP)
Menarik Dibaca: Jadwal KRL Jogja-Solo Pada 4 Sampai 5 Februari 2025, Catat Moms!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
