Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka sidang kabinet yang membahas tentang evaluasi penanganan bencana alam di Istana Negara, Selasa (16/10).
Dalam pengantarnya itu, ia memerintahkan kepada seluruh jajaran menterinya agar sistem peringatan dini, edukasi mengenai kebencanaan, kesiapan manajemen bencana ini betul-betul diperhatikan di seluruh daerah yang rawan bencana.
Tak hanya itu, Presiden pun juga membahas mengenai gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu. Pemerintah pun sudah memutuskan prosedur pengambilan uang yang sudah diberikan agar disederhanakan.
"Dari 17 prosedur yang ada kemarin sudah diputuskan menjadi satu saja yang harus diikuti agar di lapangan benar-benar dilaksanakan. Jangan sampai kalau uang ada tapi tidak bisa dicairkan ya buat apa, dengan satu prosedur dengan akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan," tegas Presiden.
Sekadar tahu saja, prosedur itu diambil guna pencairan dana penggantian rumah bagi korban gempa. "Saya tidak mau agar masyarakat merasa rumit, berbelit-belit dan harus segera dipangkas disederhanakan tapi sekali lagi tanpa harus mengabaikan prinsip akuntabilitas keuangan," kata Presiden.
Bahkan untuk hal ini, Presiden akan kembali melihat pada Kamis (18/10) nanti untuk proses kecepatan pencairan anggaran yang sudah diberikan ke warga.
Lalu mengabaikan bencana gempa dan tsunami di Palu, Donggala dan Sigi, Sulawesi Tengah, Presiden juga meminta agar fokus dalam penanganan pengungsi seperti evakuasi dan layanan medis.
Termasuk di dalamnya, bantuan logistik yang benar-benar dipastikan menjangkau semua wilayah yang terdampak. "Saya melihat MCK juga masih kurang agar segera diselesaikan masalah ini tapi aktivitas ekonomi seperti toko, pasar dan kantor pemerintah kita perintahkan buka," tambah Presiden.
Sehingga diharapkan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik bisa berjalan dengan normal kembali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
