Anjlok 14%, Penerimaan Cukai & Bea Negara Terseret Lesunya Ekonomi

Reporter: Nina Dwiantika | Editor: Nina Dwiantika

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai mengawali 2026 dengan tekanan. Data Kementerian Keuangan menunjukkan hingga akhir Januari 2026, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai baru mencapai Rp 22,6 triliun, turun 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 26,3 triliun.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, tren penerimaan cukai, khususnya dari cukai rokok, masih akan menghadapi tekanan sepanjang tahun ini. "Pelemahan daya beli masyarakat serta kecenderungan konsumen beralih ke rokok dengan tarif cukai lebih rendah menjadi faktor utama yang menahan laju setoran ke kas negara," jelasnya kepada KONTAN, Selasa (24/2).

Dari sisi cukai, realisasi Januari 2026 tercatat Rp 17,5 triliun atau 7,2% dari target APBN. Secara tahunan, angka ini turun 12,4%. Penurunan terutama dipicu melemahnya produksi rokok pada Desember 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski pada Januari 2026 terjadi kenaikan pembelian pita cukai akibat strategi optimalisasi perusahaan, perbaikan tersebut belum cukup mengangkat kinerja secara tahunan.

Bhima menjelaskan, fenomena downtrading atau perpindahan konsumsi ke produk rokok layer bawah membuat efektivitas kebijakan kenaikan tarif cukai tidak sepenuhnya tercermin pada penerimaan. Di sisi lain, sebagian pabrikan dinilai memanfaatkan celah dengan memproduksi lebih banyak rokok pada golongan tarif lebih rendah.

“Pemerintah sebaiknya lebih agresif mengejar kepatuhan cukai rokok. Edukasi kepada konsumen penting, tetapi pengawasan terhadap kecenderungan pabrikan memproduksi layer cukai lebih rendah juga perlu diperketat,” tambahnya.

Tekanan juga terlihat pada pos bea keluar yang menjadi komponen dengan penurunan terdalam. Realisasinya hanya Rp 1,4 triliun atau 3,4% dari target APBN, anjlok 41,6% dibandingkan Januari 2025. Koreksi tajam ini sejalan dengan turunnya harga crude palm oil (CPO), komoditas utama penyumbang bea keluar. Ketergantungan pada harga komoditas global kembali menjadi faktor risiko utama bagi penerimaan negara dari sektor perdagangan luar negeri.

Adapun bea masuk terealisasi Rp 3,7 triliun atau 7,4% dari target. Secara tahunan turun 4,4%. Penurunan dipengaruhi meningkatnya impor dengan tarif most favoured nation (MFN) 0%, optimalisasi fasilitas perjanjian perdagangan bebas (FTA), serta adanya restitusi. Secara struktural, pemanfaatan tarif preferensi memang menekan penerimaan, namun di sisi lain menjadi konsekuensi dari komitmen integrasi perdagangan internasional.

Bhima menambahkan, pendapatan bea masuk dan bea keluar sangat bergantung pada tren harga dan volume komoditas global yang saat ini masih cenderung lesu. Karena itu, ruang ekspansi penerimaan dari sektor perdagangan internasional relatif terbatas dalam jangka pendek.

Untuk memperkuat penerimaan, ia mendorong pemerintah memperketat pengawasan guna menutup celah praktik underinvoicing dan missreporting dalam aktivitas ekspor-impor. Menurutnya, potensi penerimaan masih cukup besar apabila kepatuhan di sektor sumber daya alam (SDA) dapat ditingkatkan.

“Potensinya masih besar untuk kepatuhan di sektor SDA. Kuncinya penegakan aturan yang konsisten dan tidak tebang pilih,” tegasnya.

Dengan tekanan pada cukai rokok dan lesunya tren komoditas, optimalisasi kepatuhan dan pengawasan dinilai menjadi kunci menjaga kinerja penerimaan negara di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas pada awal 2026.