Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
Sementara, dampak ekonomi akibat pandemi justru paling dirasakan oleh pekerja informal yang rawan tidak bisa bekerja akibat pembatasan kegiatan. Dus, daya beli mereka riskan untuk melemah.
“Pekerja informal sulit dicapture, ini tantangan sendiri. Kemudian bagaimana pemerintah mengonsolidasikan data keluarga miskin dan menengah. Ini masalah baru pertama kali dihadapi oleh Indonesia, data menjadi kunci untuk penargetan yang lebih baik, sasaran yang lebih baik,” kata Mari Elka beberapa waktu lalu.
Sejalan, Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengatakan memang pemberian bansos pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat masih belum dikatakan sempurna.
Sehingga, ke depan pemerintah dinilai perlu mengisi uang untuk memperbaiki dan meningkatkan perlinsos, baik dalam data penerima maupun distribusi agar ke depannya menjadi lebih efektif dan tepat sasaran bagi pekerja sektor informal.
Baca Juga: Ini yang perlu diperhatikan agar anggaran perlindungan sosial tepat sasaran
Faisal menekankan, dalam program tambahan perlindungan sosial, seharusnya sektor informal ikut merasakannya. Minimal bantuan baru berupa 5 kg beras sebagai bantuan sosial yang merupakan program inisiatif mandiri Kementerian Sosial (Kemensos).
Ia menambahkan salah satu cara lain yang mungkin bisa pemerintah pertimbangkan adalah dengan membuat sinergi antar stakeholder.
“Seperti bantuan pemerintah pusat dan pemda yg misalnya berupa mamin/vitamin untuk pasien yang melakukan isoman dapat dibeli dari atau disalurkan melalui UMKM atau PKL atau pekerja informal sehingga kegiatan ekonomi rakyat masih bisa terbantu dan mereka (pekerja informal) masih bisa mendapatkan penghasilan,” kata Faisal.
Selanjutnya: Arsjad Rasjid: Pelaku usaha berharap industri manufaktur bisa beroperas
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
