Anggaran Bansos Meningkat pada 2025, Pertumbuhan Ekonomi Terangkat?

Minggu, 13 Juli 2025 / 19:57 WIB

ILUSTRASI. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan paparannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Jakarta, Selasa (8/7/2025). Kementerian Sosial menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Dinas Sosial seluruh Indonesia terkait implementasi DTSEN yang digunakan untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar tepat sasaran. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/agr

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih terus mengandalkan bantuan sosial (banbansos) untuk menjaga daya beli masyarakat rentan dan miskin. Akan tetapi, pendekatan ini dinilai tidak cukup dan bisa menimbulkan masalah baru jika tidak disertai kebijakan jangka panjang.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Keuangan melaporkan outlook anggaran bantuan sosial (bansos) akan mencapai Rp 154,24 triliun, atau mencapai 109,23% dari target dalam APBN 2025 Rp 140,05 triliun.

Outlook anggaran bansos tersebut meningkat bila dibandingkan 2024 yang mencapai Rp 153,31 triliun.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyampaikan bahwa bansos memang bisa menjadi bantalan perekonomian dalam jangka pendek, tapi efektivitasnya masih terbatas.

“Masalahnya, untuk yang turun kelas menjadi masyarakat miskin ada risiko tidak tercover bansos padahal juga perlu dibantu,” tutur Eko kepada Kontan, Minggu (13/7).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019 masyarakat kelas menengah mencapai 57,33 juta, kemudian jumlah tersebut turun menjadi 47,85 juta pada 2021. Penurunan tersebut membuat populasi kelas menengah di Indonesia yang tadinya mencapai 21,5% pada 2029, turun menjadi 17,1% pada 2024.

Ia juga menilai akurasi data penerima bansos masih harus terus ditingkatkan agar distribusi merata dan tepat sasaran.

Tak hanya itu, Eko juga menyatakan bahwa perlambatan ekonomi yang terjadi harus segera diatasi agar beban belanja bansos tidak terus membengkak tanpa memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Perlambatan ekonomi harus dicegah untuk membuat bansos tidak terus membengkak. Bansos meskipun Rp 154 triliun lebih namun karena, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di atas Rp 22 ribu triliun, maka secara makro dampaknya kecil ke pertumbuhan ekonomi.” jelasnya.

Selain itu, Eko juga menyebut bahwa bansos tidak hanya diperlukan untuk masyarakat miskin saja, melainkan harus juga dikeluarkan untuk mendorong masyarakat kelas menengah. Sebab, konsumsi rumah tangga sebagai tulang punggung perekonomian paling banyak didorong oleh kelompok tersebut.

Misalnya saja, memberikan bantuan untuk karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kemudian juga memperpanjang subsidi listrik untuk kelas menengah.

Untuk diketahui, BPS melaporkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87% year on year (YoY). Pertumbuhan ekonomi ini melambat 0,89% bila dibandingkan kuartal IV 2024 yang tumbuh 5,02% YoY dan melambat bila dibandingkan kuartal I 2024 yang sebesar 5,11% YoY.

Selanjutnya, konsumsi rumah tangga kuartal I 2025 juga tumbuh melambat sebesar 4,89%, bila dibandingkan kuartal IV 2024 sebesar 4,98% dan kuartal I 2024 yang mencapai 4,91%.