Anggaran Bansos 2025 Naik, Ekonom: Tak Cukup Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Minggu, 13 Juli 2025 / 16:24 WIB

ILUSTRASI. Warga menerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) di Kantor Pos Cabang Utama, Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/5/2024). Pemerintah melalui Kementerian Sosial serta bekerjasama dengan PT Pos Indonesia menyalurkan bantuan sosial PKH kepada 23.000 keluarga penerima manfaat di Kota Bandung yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/Spt.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peran bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah dalam menopang daya beli masyarakat miskin di tengah tekanan ekonomi memang penting.

Akan tetapi, Ekonom Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan, terlalu bergantung pada bansos tanpa diikuti pembenahan sektor produktif berisiko menciptakan ketergantungan jangka panjang dan menghambat transformasi ekonomi nasional.

Menurut Yusuf, kontribusi bansos terhadap konsumsi memang patut diapresiasi. Mengingat konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam struktur pendorong Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, maka wajar jika bansos dijadikan instrumen penyangga. Hanya saja, ia menilai pendekatan ini memiliki batas.

“Bansos idealnya bukan menjadi satu-satunya tumpuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutur Yusuf kepada Kontan, Minggu (13/7).

Ia menjelaskan, selain untuk menopang konsumsi, bansos juga seharusnya diarahkan untuk tujuan jangka panjang seperti perbaikan akses pendidikan dan kesehatan. Program-program seperti Indonesia Pintar dan program kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selian itu, ia juga menilai efektivitas bansos tetap bergantung pada dukungan kebijakan lain yang memperluas kesempatan kerja, memperkuat sektor produktif, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Tanpa hal itu, ketergantungan masyarakat pada bantuan justru dapat memperpanjang persoalan struktural.

“Ada batas yang tidak bisa sepenuhnya ditutup oleh bansos, kecuali dibarengi dengan reformasi struktural,” tegasnya.

Yusuf juga menyebut, upaya memperluas cakupan bansos ke kelompok menengah ke bawah perlu dilakukan secara terukur dan berkelanjutan agar tidak menjadi beban fiskal jangka panjang. Pemerintah tetap perlu mengarahkan kebijakan ke arah pembangunan yang lebih inklusif.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Keuangan melaporkan outlook anggaran bantuan sosial (bansos) akan mencapai Rp 154,24 triliun, atau mencapai 109,23% dari target dalam APBN 2025 Rp 140,05 triliun.

Adapun outlook anggaran bansos tersebut meningkat bila dibandingkan 2024 yang mencapai Rp 153,31 triliun.

Meski demikian, pemerintah tidak secara gamblang menyebutkan alasan kenaikan biaya bansos tersebut. Namun, bila mengutip Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I 2025 disebutkan, pada kuartal II 2025, konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap tumbuh positif didorong oleh berbagai insentif pemerintah dan tetap terjaganya inflasi.

Nah untuk mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat, pemerintah memberikan stimulus fiskal berupa diskon tiket transportasi di antaranya, kereta, kapal laut, dan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah, diskon tarif tol, penebalan bansos dan bantuan pangan, serta bantuan subsidi upah.

Paket stimulus ekonomi tambahan tersebut disalurkan periode Juni hingga Juli 2025 dengan total keseluruhan paket senilai Rp 24,44 triliun.